Airlangga Akselerasi Penyelesaian Program Pemerataan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Reforma Agraria menjadi salah satu piranti kebijakan Pemerintah dalam mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, hingga menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Reforma Agraria memiliki target hingga 9 juta hektar, yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses. Tercatat, hingga Oktober 2023, capaian Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi telah seluas 140.590,72 hektar dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai 9.173.953 hektar.

Mempertimbangkan urgensi Reforma Agraria tersebut, Pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan, penyelesaian hambatan, serta tindak lanjut terobosan untuk mengakselerasi capaian melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria. Rakernas mengangkat tema “Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif dan Kolaboratif”, di Jakarta, Selasa (31/10).

“Reforma Agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat. Pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria meningkat 20,02 persen pada tahun 2022,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, dalam Rakernas itu.

Baca juga : Buka Seminar Internasional, Bamsoet Dorong Peningkatan Ekonomi Digital

Airlangga menjelaskan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan terkait pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam kesempatan tersebut,

Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian target Reforma Agraria.

Perpres tersebut memuat 4 terobosan kebijakan, yakni penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) khususnya dari kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan Reforma Agraria, serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses. Perpres 62/2023 diharapkan mampu mendorong pencapaian realisasi Reforma Agraria yakni terkait program sertifikasi tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

Selain memperkuat regulasi, Pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data Reforma Agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA. Sistem Bhumi-GTRA merupakan platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.

Baca juga : Genap 100 Tahun, Matakin Gelar Lomba Kreatif Hingga Beri Penghargaan Tokoh

Dalam pertemuan puncak GTRA Summit Karimun 2023, telah disepakati Deklarasi Karimun untuk mewujudkan resolusi penyelesaian legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyelesaian konflik agraria pada aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (BMN/BMD), BMN/BMD yang dikuasai masyarakat, resolusi penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi, dan resolusi redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

Selanjutnya, Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendorong percepatan reforma agraria. Dia berharap, Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah dapat terus berperan aktif dalam memastikan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengharapkan keterlibatan penuh dari Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah dan kerja sama Kementerian/Lembaga, untuk bersama-sama melaksanakan rencana aksi dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan Deklarasi Karimun GTRA Summit 2023 dalam mempercepat penyelesaian program pemerataan ekonomi pada semester I-2024,” pungkas Airlangga.

Sebagai wujud apresiasi, dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan penghargaan bagi Provinsi Pelaksana Reforma Agraria Terbaik dengan 4 kategori pemenang.

Baca juga : airasia Superapp Menangkan Aplikasi Pemesanan Perjalanan Terbaik di Asia

Kategori Gugus Tugas Reforma Agraria Terbaik Tahun 2021-2022 dimenangkan Jawa Barat, kategori Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan Terbaik Tahun 2020-2023 oleh Kalimantan Barat, kategori Penataan Akses Terbaik Tahun 2021-2023 oleh Jawa Barat, serta kategori Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Terbaik Tahun 2015-2023 oleh Kalimantan Selatan. Dalam 4 kategori tersebut, diberikan juga gelar juara umum kepada Jawa Barat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.