Bahas Strategi Pengendalian Inflasi, Pj Gubernur Agus Fatoni Gelar Rakor HLM TPID

RM.id  Rakyat Merdeka - Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan upaya dalam menekan laju inflasi di Sumsel. Salah satunya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Capacity TPID se Sumsel, di Ballroom Hotel Santika Premiere, Kamis (9/11).

Rakor tersebut dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel SA Supriono dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel Ricky Perdana Gozali. Hadir para Bupati/Wali Kota se-Sumsel, Kepala Instansi Vertikal, dan sejumlah stakeholder yang terlibat langsung dalam pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan pada akhir 2023 di Sumsel.

Fatoni mengimbau seluruh Bupati/Wali Kota untuk melihat secara langsung faktor yang memengaruhi terjadinya inflasi di daerah masing-masing. "Kepala daerah perlu melihat pengaruh inflasi di masing-masing daerahnya. Ini menjadi atensi khusus, karena ini menyangkut hajat orang banyak, menyangkut ekonomi kita dan menjadi penilaian juga pemerintah pusat," kata Fatoni, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (10/11).

Baca juga : Dorong Percepatan Transformasi, LKPP Gelar Rakornas dan Pameran IPFE 2023

Dalam melakukan upaya pengendalian inflasi, Fatoni minta kepala daerah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan serta meminta seluruh pemangku kepentingan mensosialisasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kepada masyarakat.

"Kita jangan hanya bekerja di balik layar, namun perlu untuk langsung terjun ke lapangan memastikan ketersediaan stok pangan. Juga kita imbau masyarakat untuk melakukan gerakan tanam mandiri secara masif," ujarnya.

Fatoni juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumsel melakukan operasi pasar secara masif dan sidak kepada distributor pagan, agar tidak terjadi kecurangan yang mempengaruhi stabilitas harga. "Sesekali kita perlu melakukan sidak di pasar dan distributor, jangan sampai ada distributor yang bermain-main ataupun penimbunan sehingga mengganggu kestabilan harga. Ini bisa dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran itu langsung bisa dilakukan penindakan," imbuhnya.

Baca juga : Pj Gubernur Agus Fatoni Dapat Gelar Adat Suttan Mangku Keresidenan OKU Timur

Dia juga mengharapkan TPID di daerah melakukan koordinasi secara intens dengan daerah sekitar yang memiliki stok pangan untuk selanjutnya dilakukan distribusi ke daerah sekitar yang mengalami kekurangan stok. "Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk ketersediaan pasokan, dilihat mana saja daerah yang kurang pasokan dan daerah mana yang pasokannya berlebih ini didiskusikan melalui kerjasama antar daerah," tambahnya.

Fatoni mengatakan, untuk menunjang kestabilan inflasi, diperlukan anggaran yang cukup. Oleh karena itu, dia mengarahkan agar memanfaatkan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukkan untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi.

"Gunakan BTT, karena dana ini bisa digunakan untuk penanganan inflasi karena ini aturannya sangat jelas. Saya minta kepala daerah memahami betul Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan tolong dijelaskan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," jelasnya.

Baca juga : Percepat Penanganan Karhutla, Pj Gubernur Sumsel: TMC Diperpanjang

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel Ricky Perdana Gozali menjelaskan, inflasi umum di Sumsel pada keseluruhan tahun diperkirakan berada pada kisaran target inflasi nasional sebesar 3,0 plus minus 1 persen.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.