Menko Airlangga Akselerasi Implementasi Transformasi Digital Perdagangan Internasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Kinerja perdagangan internasional Indonesia menjadi salah satu aspek yang terus diakselerasi Pemerintah melalui beragam upaya seperti implementasi transformasi digital. Inisiasi penggunaan teknologi digital yang terintegrasi dalam sektor perdagangan internasional tersebut saat ini telah diaktualisasi oleh Pemerintah melalui pembentukan sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Integrasi ekosistem INSW tersebut diharapkan mampu men­dorong efisiensi layanan ekspor, impor dan logistik yang berujung kepada peningkatan daya saing nasional. Dalam upaya harmonisasi kebijakan dan sinkro­nisasi proses bisnis terkait dengan pelaksanaan INSW, Pemerintah sebagai trade facilitator juga terus meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga.

Baca juga : Airlangga Akselerasi Penyelesaian Program Pemerataan Ekonomi

“Sesuai dengan amanat Per­pres (Peraturan Presiden) 44 Tahun 2018, maka setidaknya 2 kali dalam setahun kita harus rapat INSW dan rapat ini antara lain untuk kebijakan strategis, keputusan strategis, dan langkah penyelesaian masalah,” ungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekono­mian, Senin (27/11).

Sistem INSW yang diterapkan saat ini telah memiliki jangkauan yang luas, yakni mulai dari proses bisnis sebelum kedatangan sa­rana pengangkut, saat kedatangan sarana pengangkut, saat proses cargo clearance, hingga saat cargo keluar dari Kawasan Pabean. Berbagai proses tersebut melibatkan beragam stakeholders baik dari entitas Pemerintah mau­pun swasta, sehingga diperlukan penguatan kerja sama.

Baca juga : Genjot Transformasi Digital, BSI Raih Penghargaan Internasional

Dalam sesi diskusi Rapat Koordinasi tersebut, dilakukan pembahasan terhadap 4 isu strategis di antaranya, yakni Har­monisasi Kode Pelabuhan/Ban­dara. Terkait dengan isu tersebut, Kementerian Perhubungan men­jadi Nasional Focal Point dan Konsolidator Kode Pelabuhan. Selanjutnya akan ditetapkan peraturan tunggal untuk Kode Pelabuhan Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Per­hubungan yang diharapkan terbit pada pertengahan Desember mendatang.

Terhadap isu Tata Kelola Data dan Informasi pada sistem INSW, masing-masing Kemen­terian/Lembaga terkait diharap­kan dalam jangka pendek dapat membuat perjanjian atau MoU dengan Kementerian Keuangan untuk pertukaran aliran data elektronik, sehingga data yang disampaikan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk kebutuhan analisis.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.