Rasio Utang Indonesia Aman, Manfaatnya Nyata Untuk Pembangunan Infrastruktur

RM.id  Rakyat Merdeka - Ekonom Universitas Brawijaya Malang, Hendi Subandi menegaskan, rasio utang luar negeri Indonesia masih tergolong aman.

Menurutnya, utang Indonesia adalah utang produktif, karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif jangka panjang.

"Soal utang, negara lain juga melakukannya. Tetapi, selama peningkatan utang dilakukan untuk pembangunan bangsa khususnya infrastruktur, ini akan menambah aset pemerintah. Kalau aset pemerintah lebih besar dari utangnya, ini akan baik-baik saja," jelas Hendi kepada Media Center Indonesia Maju, Sabtu (30/12/2023).

Sebagai informasi, hingga November 2023, utang di era kepemimpinan Presiden Jokowi tembus Rp 8.041 triliun. Atau naik Rp 487 triliun dibanding November 2022.

Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2023 adalah 38,11 persen. Naik dari bulan sebelumnya, yang tercatat di level 37,95 persen.

Baca juga : SoKlin Lantai Bekali Orang Tua Cara Bermain Sederhana Untuk Perkembangan Anak

Dibanding negara-negara Asia Tenggara, rasio utang Indonesia justru lebih besar. Singapura 167 persen. Malaysia 66,9 persen.

Sementara jika dibandingkan dengan negara G20, Indonesia berada di urutan ketiga terendah setelah Rusia (21,2 persen) dan Arab Saudi (24,1 persen).

Meski tren rasio utang naik, yang harus diperhatikan lebih detail adalah, untuk apa utang tersebut dipakai.

Kalau mayoritas dipakai untuk infrastrutkur, perlindungan sosial, dan sektor lain yang bermanfaat bagi masyarakat, itu bisa berdampak positif pada indeks pembangunan manusia (IPM).

"Jadi, wajar ketika sebuah negara berutang karena keutuhan domestik. Ini perlu ditopang dengan itu (utang). Walaupun tetap harus dijaga secara prudent," ujar Hendi.

Baca juga : Bamsoet: Wujudkan Indonesia Sejahtera Dimulai dari Pembangunan Desa

Menurutnya, kenaikan utang Indonesia tidak terlepas dari pandemi Covid-19, yang terjadi selama tiga tahun sejak 2020.

Agar utang tidak semakin membengkak, Hendi mengusulkan pemerintah menyiapkan suatu instrumen, sebagai bantalan dengan berbagai skenario, yang tidak merugikan pemerintah dan masyarakat.

Salah satunya, dengan membentuk semacam badan penerimaan negara di bawah komando presiden.

Badan tersebut bisa direalisasikan melalui peleburan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang saat ini di bawah nauangan Kementerian Keuangan.

"Dengan kontribusi yang besar ini, tidak bisa lagi (DJP) tergantung di kementerian atau lembaga, karena akan repot pergerakannya. DJP bisa berada di luar kementerian, tetapi harus ada majelis atau pihak yang mengontrol,” papar Hendi, yang merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Baca juga : BSI Perkuat Bisnis Perdagangan Indonesia - UEA Lewat Keuangan Syariah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, rasio utang pemerintah terhadap PDB hingga November 2023, masih terjaga dalam batas aman.

“Rasio utang kita di level aman, di bawah 40 persen, yaitu di 38 persen,” kata Airlangga dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia, Jumat (22/12/2023).

Airlangga menuturkan, terkendalinya rasio utang, sejalan dengan perekonomian Indonesia yang tetap kuat, dengan pertumbuhan yang terjaga pada tingkat sekitar 5 persen.

“Ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5 persen. World Bank bahkan memprediksi, hingga 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di level 5 persen. Kita di atas rata-rata pertumbuhan, baik negara maju maupun negara berkembang,” urai Airlangga.

Tingkat inflasi, juga berhasil dikendalikan pada tingkat yang rendah. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara, yang berhasil mengembalikan inflasi ke target sasaran 2-4 persen.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.