Tapanuli Utara Usung Konsep Lumbung Pangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan

RM.id  Rakyat Merdeka - Tapanuli Utara berhasil lolos dalam penjurian I-SIM For Regencies yang digelar oleh PT Surveyor Indonesia. Acara ini diselenggarakan bekerja sama dengan Bappenas, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Dalam penjurian yang digelar pada 30 Oktober 2023, masing-masing Kabupaten menampilkan program unggulan SDGs yang kemudian diuji lebih dalam oleh panelis.

Adapun Tapanuli Utara memiliki program andalan Pangdam dalam memenuhi pembangunan berkelanjutan, atau sustainable development goals (SDGs).

Baca juga : Tinjau Proyek IKN, Andi Gani Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Target

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan mengatakan Program Pangdam ini akan memanfaatkan lahan yang kurang produktif menjadi lumbung pangan terbesar.

"Pangdam itu pengolahan lahan gratis yang bisa dimaksimalkan menjadi lumbung pangan. Jadi kita harus siap menjadi lumbung pangan dengan mekanisme saat ini. Jadi kita harus siapkan APBD (Anggaran Pembelanjaan Daerah) untuk memanfaatkan lahan hidup," kata Nikson Nababan.

Dengan adanya program ini, bisa mengurangi kemiskinan yang ada di daerah Tapanuli Utara.

Baca juga : Kiai Dan Santri Depok Gelar Istigasah Untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud

Sebab, akan memperluas lapangan pekerjaan dalam mencari kualitas sumber daya manusia.

"Jadi kita harapkan kita olah lahan mereka dari lahan tidur yang mana pengolahannya tiga kali lipat. Seperti contoh kita kasih bibitnya dan kita kasin kontraktor jadi pola mekanisme itu produktif. Apalagi Indonesia negara agraris, harus genjot petaninya naik terus," katanya.

Dia pun meminta hasil dari lumbung pangan yang dipersiapkan, dipermudah izinnya secara Desentralisasi.

Baca juga : Partai Garuda: Hakim MK Yang Kontra Pun Akui Gugatan MK Bukan Untuk Gibran

Artinya penyerahan wewenang pemerintahan pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus izin.

"Jadi kita atur pola jadi enggak ada lonjakan harga yang berbeda karena perizinannya sudah mudah. Tapi sekarang ini kan perizinannya belum satu kesatuan ini. Jadi dengan desentralisasi izin lengkap biar hilirisasi mudah jadi UMKM kita punya tempat memamerkan produk," pintanya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.