IPOS Forum 2024 Usulkan 10 Rekomendasi Percepatan PSR

RM.id  Rakyat Merdeka - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Provinsi Sumatera Utara sukses menghadirkan 500 pemangku kepentingan sawit dalam Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS Forum) ke-9 yang berlangsung di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumatera Utara, pada 30-31 Mei 2024.

Pada tahun ini, IPOS Forum mengambil tema "Dukungan Pemerintah Dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum Untuk Investasi Industri Sawit” yang menitikberatkan kepada percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai langkah strategis bagi peningkatan produksi dalam upaya mengimbangi bertambahnya konsumsi sawit.

“Pemerintah sepakat dibutuhkan sinergi serta kepastian hukum karena perkebunan merupakan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan besar dalam kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat perkebunan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin, dalam pembukaan Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS-Forum) 2024, Kamis (30/5/2024).

Hassanudin menambahkan, pelaksanaan penegakan hukum harus pula berdasarkan hukum dan tidak serampangan karena itulah pemerintah akan memberikan perlindungan dan penegakan hukum dibutuhkan kepastian berusaha di industri sawit.

Baca juga : PKB Resmi Rekomendasikan 35 Bakal Calon Kepala Daerah

“Kami pastikan kehadiran negara untuk melindungi (industri sawit) dan masyarakat. Karena negara hadir dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegas Hassanudin yang didampingi Ketua GAPKI Sumatera Utara, Timbas Prasad Ginting dalam konferensi pers.

Timbas Prasad Ginting menambahkan, harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk mengatasi tantangan percepatan PSR seperti masalah legalitas lahan dan hambatan birokrasi, persoalan kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Ditambahkan Timbas, integrasi kebijakan dan kelembagaan menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit.

Di tahun ini, IPOS Forum memberikan ruang kepada petani sawit untuk membeberkan hambatan PSR selama ini. Pengurus KUD Makmur Jaya, Suhartono mengatakan, anggota KUD Makmur Jaya memiliki anggota dengan luas sekitar 1.500 hektare di Labuhanbatu Selatan telah mengantongi sertifikat ISPO dan RSPO. Pada 2020, KUD Makmur Jaya telah menjadi peserta program PSR tahap pertama seluas 121 ha. 

Baca juga : Awal tahun 2024, Industri Asuransi Jiwa Mengalami Tren Pertumbuhan Positif

“Setelah sukses tahap pertama, lalu kami ajukan lahan seluas 1.000 ha untuk mendapatkan dana PSR. Tetapi anggota kami tidak bisa mendapatkan persetujuan karena kebun mereka dinilai masuk Kawasan hutan, meskipun telah memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) sejak 1987,” keluhnya. 

Dijelaskan Timbas, permasalahan masuknya kawasan hutan ke dalam lahan sawit menjadi isu krusial yang mempengaruhi pelaksanaan PSR. Padahal, dalam UU Cipta Kerja, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa Kementerian LHK harus mengeluarkan areal di bawah 5 hektare milik petani dari kawasan hutan.

“Ini yang harus kita dobrak. Petani yang memiliki areal di bawah 5 hektare ini harus dikeluarkan dari kawasan hutan.  Ini harus diharmonisasi lalu harus dikeluarkan. Kalau Dinas Kehutanan kurang dana, bisa minta ke pemerintah, ada dana (sawit), DBH sawit juga ada," tegasnya.

Berpijak dari beragam isu dan masalah yang dibahas IPOS Forum 2024, maka terdapat 10 rekomendasi dalam  upaya penyelesaian tersebut. Pertama, Penguatan Koordinasi dan Kelembagaan. Diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, KLHK, Ditjenbun, termasuk dukungan BPDPKS.

Baca juga : World Water Forum 2024 Dongkrak Trafik Broadband Telkomsel 43 Persen

Kedua, Penyederhanaan Regulasi dan Persyaratan. Regulasi yang lebih sederhana dan transparan perlu diterapkan untuk meminimalkan hambatan birokrasi dan meningkatkan kepastian hukum. Ketiga, Pengembangan Database dan Sistem Verifikasi. Keempat, Peningkatan Pendampingan dan Edukasi. 

Kelima, Pengalokasian Dana yang Efektif. Keenam, Penanganan Masalah Legalitas dan Kawasan Hutan. Diperlukan intervensi tingkat eksekutif untuk menangani masalah tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan.

Ketujuh, Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dan Pejabat Birokrasi. Kedelapan, Kolaborasi antara Pemerintah, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan. 

Kesembilan, Mengurai Simpul Birokrasi melalui Integrasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Regulasi. Kesepuluh, Integrasi Kebijakan dan Kelembagaan untuk Keberlanjutan Industri Sawit termasuk pembentukan Badan Sawit Nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.