Polemik BMAD Keramik Jadi Kepentingan Publik, Pemerintah Diminta Kaji Ulang

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengatakan, persoalan rencana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas ubin keramik porselen asal China maksimal 200 persen yang direkomendasikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) bisa memberikan dampak politik bagi pemerintah.

Sebab, kata Surokim, selain berdampak bagi stabilitas ekonomi nasional, kebijakan tersebut juga menyangkut hajat orang banyak.

Apalagi, jika sampai terjadi kelangkaan dan naiknya harga ubin keramik porselen di pasaran yang jumlah permintaannya banyak, sementara kemampuan produksi dalam negeri masih belum bisa terpenuhi.

Jika persoalan ini tidak segera diatasi dengan baik, Surokim memprediksi bisa berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat di akhir periode pemerintahan.

“Hal-hal yang menimbulkan pro kontra sesungguhnya sudah biasa, tetapi harus ditakar agar yang kontra tidak melebihi batas kepatutan dan kewajaran sehingga bisa mempengaruhi secara signifikan,” ujar Surokim, Rabu (24/7/2024).

Baca juga : Hoax Kerap Jadi Alat Penipuan, Jangan Asal Cuan, Telusuri Faktanya

Dikatakan Surokim, apabila kebijakan pengenaan BMAD 200 persen atas ubin keramik porselen asal China itu menimbulkan kontroversi dan perdebatan di masyarakat, maka pemerintah harus meninjau atau mengkaji ulang supaya dampaknya tidak semakin meluas.

Bila perlu, lanjut Surokim, pemerintah melakukan kajian ulang atas hasil rekomendasi dari KADI dengan data yang kredibel, lalu membukanya ke publik supaya mendapat pemahaman serta dapat menerima alasan yang kuat sehingga tidak merasa keberatan.

“Selain itu dalam kondisi force major harus bisa mengambil keputusan secara cepat agar opini publik tersebut tidak jatuh dan jika memang itu dirasa memberatkan maka perlu dikaji ulang,” urainya.

Sebelumnya, rencana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sekitar 100-199 persen atas keramik impor asal China menuai kritik pedas dari berbagai kalangan baik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maupun para pakar ekonomi.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan kebijakan BMAD dinilai kurang tepat di tengah tingginya permintaan dalam negeri yang masih belum terpenuhi dari dalam negeri.

Baca juga : Ini Deretan Insan Humas Pemerintah yang Sukses Kelola Komunikasi Publik

Untuk industri ini kapasitas produksi saat Pada periode penyelidikan anti dumping bahwa dalam negeri hanya mampu menyediakan 70 juta m2 sedangkan kebutuhannya mencapai 150 juta m2.

“Jelas ada gap atau kekurangan sekitar 80 juta m2 untuk keramik porcelain. Tentu skema impor merupakan pilihan sementara yang paling logis,” katanya.

Dia menyatakan, jika kebijakan dibuat tidak komprehensif, keruntuhan industri keramik porcelain dalam negeri nantinya sulit dihindari

. Kritik juga dilayangkan Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho yang menilai kebijakan ini akan berdampak terhadap konsumen dan industri secara keseluruhan.

Dia melihat, ada ketidakseimbangan antara tujuan melindungi produsen dalam negeri dan kepentingan konsumen.

Baca juga : Tidak Pernah Dinyatakan Bersalah Oleh Dewan Kehormatan DPD

“Dengan pemberian BMAD, harga produk porselen di pasar domestik dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memberatkan konsumen,” kata Andry.

Wacana penerapan BMAD dilakukan karena anggapan kebutuhan dalam negeri belum mampu dipenuhi oleh produsen domestik dan akan berdampak pada harga jual yang ditanggung konsumen.

Daripada menerapkan BMAD, Andry mengatakan, produsen dalam negeri harus meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.

Andry menilai langkah tersebut akan berdampak lebih panjang bagi industri keramik di Indonesia.

"Daripada menerapkan BMAD, sebaiknya pemerintah fokus pada upaya peningkatan daya saing produsen dalam negeri melalui berbagai program dan insentif," tandas Andry.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.