Muhadjir Effendy Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelolaan usaha tambang yang akan dijalankan Muhammadiyah.

Keputusan ini diambil setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Muhadjir merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, bersama sejumlah anggota tim itu akan mewujudkan pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan keadilan sosial.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta di Sleman, Minggu (28/7).

Haedar menyebut, khusus tentang pengelolaan tambang, pihaknya telah melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan, dan kajian selama dua bulan. Termasuk dipilihnya Muhadjir juga sudah melalui pencermatan.

Baca juga : BPKH Limited Teken Kontrak Pengelolaan Hotel Di Mekkah-Madinah

"Kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy," kata Haedar.

Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Sementara itu, tim pengelolaan tambang Muhammadiyah juga diisi jabatan lainnya yaitu Sekretaris dan sejumlah anggota.

Mereka adalah Sekretaris Muhammad Sayuti, kemudian anggota Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji dan Arif Budimanta.

Melalui konferensi pers, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah terhadap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Baca juga : Digunjingin Netizen Setelah Terima Tambang, Muhammadiyah Terima dengan Lapang

Pengumuman itu dibacakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Abdul Mu'ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.

Adapun syarat dan pertimbangan, Muhammadiyah mau menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang telah didiskusikan bersama.

"Salah satu alasan Muhammadiyah mau ikut serta mengelola tambang adalah, karena kami ingin memanfaatkan kekayaan alam yang diberikan Allah untuk kemajuan dan kemaslahatan serta kesejahteraan hidup masyarakat," terangnya.

Dilanjutkannya, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah akan berupaya semaksimal mungkin mengelola dengan penuh tanggung jawab, dengan melibatkan kalangan profesional yang berasal dari kader dan masyarakat.

Baca juga : BPKH Tunjuk UUS Bank DKI Sebagai Bank Pengelola Keuangan Haji

Muhammadiyah akan bersinergi dengan masyarakat di lingkungan tambang, dan menggunakan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

"Hal ini karena Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan lewat sejumlah perguruan tinggi yang dimiliki," tegasnya.

Pihaknya juga akan melakukan evaluasi, monitoring dan baik buruknya usaha yang dijalankan demi kepentingan masyarakat.

"Kalau memang pengelolaan tambang yang kami lakukan lebih banyak menimbulkan hal yang tidak baik, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan itu kepada pemerintah," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.