Inilah 4 Program Prioritas Prabowo

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintahan Prabowo Subianto telah menentukan program prioritas yang akan digarap tahun depan. Program prioritas tersebut ada empat, yakni swasembada pangan, pengentasan kemiskinan, perumahan rakyat, serta hilirisasi dan transisi energi.

Keempat program prioritas ini, disampaikan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2024, di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

"Dalam dua bulan terakhir, Pemerintah Presiden Prabowo mendorong terus percepatan dalam beberapa program. Ada empat area yang akan kita dorong cepat di periode setahun ke depan," ungkap pria yang akrab disapa Tiko tersebut.

Pada program swasembada pangan, Pemerintah akan membangun ekosistem besar, khususnya rantai pasok ke daerah-daerah. Untuk memaksimalkan hal tersebut, Pemerintah akan mendorong penyaluran berbagai subsidi, seperti pupuk hingga subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tiko berharap, pelaku usaha di daerah dapat berkontribusi terhadap program ini. "Diharapkan pemain-pemain daerah bisa menjadi supply chain ekosistem penyediaan pangan di seluruh Indonesia," katanya.

Ada tiga komoditas utama yang menjadi target swasembada pangan: padi, jagung, dan tebu. Dalam hal ini, Pemerintah terbuka membangun ekosistem dengan para pelaku usaha dalam menggarap program ini.

Baca juga : Bansos untuk Kelas Menengah Masih Dihitung Pemerintah

"Ini tentunya akan mengundang Focus Group Discussion (FGD) kecil bagaimana sinergikan ekosistem BUMN dan ekosistem swasta, termasuk di daerah," ajak Tiko.

Untuk program perumahan rakyat, Tiko menyebut, sebanyak 800 ribu unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Kementerian BUMN terus bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merealisasikan target tersebut. Dia berharap, swasta ikut ambil bagian.

Dia menjelaskan pemerintah akan mengembangkan berbagai model pembiayaan buat pengembang, seperti pembiayaan melalui KPR. Model pembiayaan tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di daerah dan pedesaan.

Dia berharap, program tersebut dapat direalisasikan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan memberikan pendanaan besar. “Nantinya pemerintah juga akan memberikan land bank (bank tanah) dalam bentuk bank milik negara negara yang akan dijadikan landasan untuk pembangunan rumah-rumah baik yang high-rise maupun yang landed di seluruh Indonesia," imbuh Tiko.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie memastikan siap mendukung program tersebut. Kadin pun telah melakukan penyelarasan program hingga 2029 untuk membantu merealisasikan target-target Pemerintah.

Anindya menjelaskan, visi Kadin adalah menjadi platform utama dunia usaha yang inklusif untuk mendorong kesejahteraan berkelanjutan. Sama seperti Pemerintah, Kadin juga memiliki empat program prioritas selama lima tahun ke depan. Yaitu Swasembada pangan, energi, dan air; pertumbuhan ekonomi; inklusivitas; dan ekonomi berkelanjutan. 

Baca juga : Gubernur Dipilih DPRD, Kembali Disuarakan DPR

Dari empat program prioritas itu, terdapat subprogram yang diselaraskan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran. Pada pertumbuhan ekonomi, Kadin Indonesia menyasar akselerasi UMKM digital, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan investasi swasta, hingga pembangunan daerah dari ekonomi kreatif. 

Anin yakin, Pemerintah akan mampu membawa kemajuan bagi ekonomi nasional. Optimisme itu tercermin dari kunjungan Prabowo ke sejumlah negara beberapa waktu lalu yang berhasil menarik komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS. Kemudian, pada KTT G20, Prabowo sempat menegaskan komitmennya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan menghilangkan kemiskinan di Tanah Air.

"Presiden jelas mengatakan, apa gunanya menjadi bagian dari 20 negara terbesar kalau kemiskinan dan kelaparan masih ada di Indonesia. Ini sangat menarik," ucapnya.

Di acara yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk sektor UMKM.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kita butuh sinergi dan kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa, termasuk Kadin, untuk memastikan tujuan bersama tercapai melalui langkah yang terkoordinasi," ujar AHY.

Ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Contohnya, proyek penataan dan pemindahan masyarakat dari kolong jembatan ke Rusun Rawa Buaya yang baru saja dilakukan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Baca juga : Usul Banteng Ditolak Rame-rame

"Infrastruktur harus menjadi milik semua, bukan hanya untuk kalangan menengah ke atas. Konsep infrastructure for all ini harus menjadi fondasi pembangunan kita ke depan," tegas Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Di sektor transmigrasi, AHY menekankan perlunya revitalisasi lokasi transmigrasi serta fokus pada program transmigrasi lokal. Tujuannya, menciptakan pemerataan ekonomi antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta antara kota dan desa.

AHY berharap, Kadin dapat turut serta dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk di kawasan transmigrasi. Sehingga, kesenjangan antarwilayah bisa segera teratasi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.