Menteri Erick Kawal Program Penghapusan Piutang UMKM

 Sebelumnya 
Lebih jauh keduanya juga membahas soal program akselerasi pemberdayaan UMKM ber­sama Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah.

Menurut Maman, akan ada dua program besar. Yaitu, bagaimana melakukan konsolidasi data pemetaan terhadap seluruh pengusaha UMKM yang terse­bar di Indonesia, yang mencapai kisaran 60 juta UMKM. Serta disconnected antara UMKM dengan industri besar.

Dikatakan Maman, Menteri BUMN bersama jajarannya siap men-support pembuatan sistem single data pengusaha UMKM.

“Tujuannya, agar proses pemetaan atas sumber perma­salahan dari UMKM bisa ter­petakan dan tepat sasaran,” tegasnya.

Kemudian tidak terkoneksinya antara usaha besar dan UMKM, lanjut Maman, mendorong Ke­menteriannya membuat holding UMKM guna membangun satu ekosistem rantai pasok (supply chain) antara UMKM dengan industri besar.

Baca juga : Bahlil: Stok BBM Cukup, Aktivitas Nelayan Lancar

“Ini juga butuh dukungan dari Kementerian BUMN, termasuk Himbara,” ucapnya.

Kunci Kebangkitan UMKM

Associate Director BUMN Research Group LM (Lembaga Management) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indo­nesia (UI) Toto Pranoto menilai, keberpihakan BUMN terhadap UMKM sudah tepat.

Toto menilai, banyak peru­sahaan pelat merah yang fokus dalam pemberdayaan sektor UMKM.

“Sumber daya BUMN yang besar akan semakin optimal dalam pengembangan UMKM jika saling terintegrasi antar BUMN,” kata Toto ke­pada Rakyat Merdeka, Rabu (18/12/2024).

Ia menegaskan, UMKM ter­masuk segmen usaha penyangga ekonomi yang penting. Terdapat hampir 60 juta UMKM dan me­nampung tenaga kerja lebih dari 160 juta orang.

Baca juga : Ratusan Wilayah Alami Banjir Dan Pohon Tumbang

“Tak hanya bantuan dari sisi pembiayaan, kebijakan baru seperti penghapusan piutang juga diharapkan memberikan dampak positif bagi keberlang­sungan UMKM,” katanya.

Toto menekankan, intervensi pemerintah lewat BUMN, misal­nya lewat program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan pendampingan bisnis (coaching), sangat penting dilakukan.

Ia menilai, kunci kebang­kitan UMKM bukan semata pada akses terhadap sumber keuangan, melainkan juga upaya peningkatan kapabilitas pelaku usaha.

Terpisah, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Per­sero) Tbk atau BRI Sunarso mengaku, pihaknya siap merealisasikan kebijakan pengha­pusan piutang atau kredit macet untuk UMKM.

“Kebijakan bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih itu sudah ditunggu-tunggu. (Mengingat) selama ini, tidak berani melakukan itu (hapus tagih, terutama untuk UMKM) karena masih ada ber­bagai aturan yang bisa mengkategorikan itu sebagai keru­gian negara,” katanya.

Baca juga : Tottenham Hotspur Vs Man. United, Aroma Balas Dendam

Menurut Sunarso, penetapan kriteria yang bisa dihapus tagih paling penting segera ditetapkan agar tak menimbulkan moral hazard.

Pihaknya telah mengalku­lasi perkiraan dampak terhadap kinerja keuangan BRI yang akan dimasukkan ke dalam perencanaan keuangan untuk tahun depan, ketika kebijakan ini diberlakukan.

“Yang paling penting dari kebijakan ini adalah pemuti­han dari blacklist agar kalau orang-orang itu masih kuat, bisa berusaha, bisa punya akses pem­biayaan, kemudian bisa berusaha lagi,” terang Sunarso. IMA/DWI

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 9, edisi Kamis, 19 Desember 2024 dengan judul "Dorong Himbara Percepat Akselerasi Regulasi, Menteri Erick Kawal Program Penghapusan Piutang UMKM"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.