Pemerintah Gelontorkan 250 Ribu Ton Beras Murah

 Sebelumnya 
Kejadian ini, kata dia, aneh tapi nyata. Seharusnya, jika di tingkat penggilingan turun, harga di tingkat eceran juga turun.

Menteri asal Sulawesi Selatan ini meminta agar Satgas Pangan turun tangan. Dia menduga ada permainan mafia di balik tingginya harga beras meski stok berlimpah.

“Artinya apa? Ada middle man yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia,” tuding Amran.

Baca juga : Golkar Puji Kerja Bahlil

Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, beras murah yang digelontorkan Pemerintah lumayan besar. Apalagi jika ditambah bantuan pangan sebesar 10 kg beras bagi 18,3 juta keluarga yang dibagikan sekaligus di bulan ini untuk jatah 2 bulan.

Menurutnya, penyaluran beras murah dan bantuan pangan setara dengan 23,69 persen dari kebutuhan beras bulanan. Dengan porsi sebesar ini, Khudori menilai warga penerima bantuan tidak perlu lagi membeli beras. Sekalipun harus beli, kebutuhannya dalam sebulan tidaklah besar.

“Ini akan mengurangi tekanan terhadap harga beras di pasar. Kalau ini benar-benar menyasar daerah yang harga berasnya tinggi, tentu membantu warga. Dan ada peluang harga beras tertahan. Syukur-syukur bisa turun,” urai Khudori saat dihubungi, tadi malam.

Baca juga : Bantu Korban Kebakaran Kapuk Muara, Pemprov Jakarta Gercep

Namun, ia mempertanyakan langkah Pemerintah setelah Juni. Jika penyaluran beras murah tidak berlanjut, dia khawatir harga beras kembali naik. Menurutnya, intervensi yang dilakukan Pemerintah tidak cukup hanya dilakukan sekali saja.

“Butuh langkah berkelanjutan agar harga stabil. Operasi pasar SPHP harus berkelanjutan. Sembari terus berjalan, evaluasi dilakukan,” pesan Khudori.

Anggota Komisi IV DPR Riyono masih heran dengan fenomena stok beras berlimpah, tapi harga mahal. Menurutnya, rantai distribusi yang panjang dimaksimalkan pemain pangan bermodal besar untuk menguasai pasar.

Baca juga : Golkar Kritik Slogan Pasangan Lucky-Sae

Riyono curiga ada mafia dalam urusan pangan. “Celah itu bernama impor, saatnya tegas dan pastikan swasembada itu berasal dari petani sendiri,” pesannya.

Riyono mendesak agar negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Pemerintah harus memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan siapapun.

“Jangan ada yang main-main soal urusan rakyat. Gagasan soal Pemerintah harus menguasai minimal 20 persen urusan pangan harus diakomodir dalam perubahan UU Pangan,” pungkasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.