Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Tak Ada Utang Subsidi & Kompensasi Energi 2024
Menkeu Purbaya: Sudah Dibayar Penuh, Kita Cek Nyangkutnya Di Mana
Selasa, 30 September 2025 12:19 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pihaknya tidak memiliki utang subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 terhadap BUMN. Termasuk, Pertamina dan PLN.
Hal ini disampaikan Purbaya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
"Saya sudah confirm sama tim kami di sini. 2024, subsidinya sudah dibayar penuh. Termasuk, kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, untuk Pertamina dan PLN. Jadi, seharusnya sudah clear itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin, kita cek nyangkutnya di mana di mereka. Tapi di tempat kami, sudah kami kirim," jelas Purbaya.
Baca juga : Partisipasi Pemilih Di Pilkada 2024 Meningkat, KIP Abdya: Semua Pihak Sinergis
Purbaya menekankan, pihaknya sudah membayar penuh seluruh tagihan tahun 2024. Jika ternyata masih ada yang belum beres, Purbaya minta tolong BUMN yang terlibat atau Danantara untuk menghubunginya.
"Supaya bisa saya selesaikan secepatnya," cetus mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Setelahnya, Ketua Komisi XI Misbakhun menyampaikan hasil rapat berdurasi lima jam (pukul 16.00 hingga 21.00 WIB) dengan BUMN yang menjalankan Public Service Obligation (PSO) pada Senin (29/9/2025).
Baca juga : Pemerintah Buktikan Pacu Roda Perekonomian Rakyat
Salah satu fakta yang terungkap, masih ada BUMN yang belum mendapatkan pembayaran subsidi dan kompensasi tahun 2024.
Misbakhun bilang, ada kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun yang belum dibayarkan. Selain itu, juga ada diskon listrik yang belum dibayar sekitar Rp 13,6 triliun, serta DIPA kekurangan subsidi tahun 2024 sebesar Rp 3,82 triliun.
"Ini jelas Pak. Jadi, kalau Bapak mendapat penjelasan dari anak buah Bapak bahwa semuanya sudah dibayar, ya harus dicek ulang. Ini kita bukan saling menyalahkan. Kita ingin perbaiki tata kelola," tutur Misbakhun.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya