Siapa Gubernur Di Kalimantan Yang Berani Hambat Investasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut saat ini masih ada kepala daerah yang menghambat percepatan kemudahan berusaha.

Bahkan, ada kepala daerah yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan berusaha hingga pemberian fasilitas dan insentif kepada BKPM. Padahal, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, saat ini kewenangan tersebut didelegasikan kepada BKPM. 

“Masih ada beberapa hambatan investasi di daerah. Ada gubernur yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan. Padahal untuk daerah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP),” kata Bahlil di Jakarta, kemarin. 

Baca juga : Ini Area Seksi Investasi Di Kalsel

Padahal, terang Bahlil, dengan adanya inpres tersebut, maka seluruh izin yang ada pada dinas, bupati dan walikota dilimpahkan kepada PMPTSP supaya investasi bisa berjalan dengan cepat. Ia pun menyindir salah satu gubernur di Kalimantan yang bertingkah seperti presiden. 

Hal itu karena kepala daerah tersebut tidak mau melaksanakan ¬Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. 

“Masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, ‘Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur yang merasa seperti presiden di negara ini. Nggak boleh,’” jelasnya. 

Baca juga : RI dan Singapura Kerja Sama Peningkatan Daya Saing Industri

Meski demikian, Bahlil enggan menyebutkan siapa gubernur tersebut. Ia hanya menyebut, bahwa investasi yang terhambat akibat ulah si gubernur mulai dari sektor pertambangan hingga perkebunan. 

Dilanjutkan Bahlil, kepala dinas gubernur tersebut juga sudah melaporkan kepada dirinya terkait hambatan yang ada selama ini. Karenanya, sikap tegas diambil Bahlil dengan melaporkan masalah ini ke Presiden Jokowi. 

“Akan kita lihat perkembangannya ya. Dua minggu terakhir ini terakhir dia laporkan ke saya. Tapi nanti saya besok coba cek lagi,” kata Bahlil. 

Baca juga : Kadin DKI: Omnibus Law Perbaiki Aturan yang Hambat Investasi

Bahlil menjelaskan akan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Menurutnya ada komunikasi yang tidak clear sehingga terjadi hal seperti itu. “Insya Allah (akan selesai), abang-abang gubernur ini baikbaik semua kok. Ini cuma persoalan komunikasinya saja yang belum clear,” sebutnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyerahkan kewenangan pemberian insentif kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal itu diharapkan dapat menarik investasi masuk ke Indonesia akan lebih banyak lagi. 

“Investasi yang masuk ke Indonesia ini akan berdampak besar bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 yang penuh ketidakpastian global,” ujar Menkeu. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.