Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Trump Naikkan Tarif Global 15%, Prabowo Siap Hadapi Semua Kemungkinan
Senin, 23 Februari 2026 08:52 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengejutkan dunia. Sehari setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan tarif resiprokalnya, Trump langsung menaikkan tarif global menjadi 15 persen. Presiden Prabowo Subianto tak gentar dan menyatakan siap menghadapi segala kemungkinan akibat kebijakan Trump ini.
Keputusan Trump menaikkan tarif dagang internasional dipicu putusan MA AS yang membatalkan penerapan tarif resiprokal 10 persen yang diumumkan pada 2025. MA AS menyatakan Trump tidak berwenang secara konstitusional memberlakukan tarif global luas dengan dasar International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Tak lama setelah putusan MA AS itu dirilis pada Jumat (20/2/2026), Trump mengumumkan kebijakan baru dengan mengacu Pasal 122. Aturan tersebut memungkinkan presiden menetapkan tarif hingga 15 persen selama 150 hari, dengan syarat mendapat persetujuan Kongres apabila ingin diperpanjang.
Putusan MA menjadi tamparan keras bagi agenda proteksionisme Trump. Enam hakim menyatakan tarif resiprokal inkonstitusional, sementara tiga hakim menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion).
Pengadilan menegaskan, apabila Kongres bermaksud memberikan kewenangan luar biasa untuk mengenakan tarif melalui IEEPA, hal itu harus dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang.
Baca juga : Soal Impor 105 Ribu Mobil Pick Up dari India, Muncul Desakan Agar Dibatalkan
Putusan ini sekaligus menguatkan vonis pengadilan perdagangan tingkat bawah pada Mei 2025 yang lebih dulu menyatakan kebijakan tarif Trump ilegal. Perkara tersebut diajukan koalisi 12 negara bagian AS bersama pelaku usaha kecil.
Tarif yang dibatalkan mencakup dua kategori besar. Pertama, tarif resiprokal per negara yang berkisar dari 34 persen untuk China hingga tarif dasar 10 persen bagi banyak negara. Kedua, tarif 25 persen untuk sejumlah barang dari Kanada, China, dan Meksiko yang dikaitkan dengan isu narkotika dan imigrasi.
Menghadapi dinamika tersebut, Presiden Prabowo memilih bersikap tenang. “Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita lihat perkembangannya,” ujar Prabowo, di Washington D.C., Sabtu (21/2/2026).
Saat ditanya mana yang lebih menguntungkan bagi Indonesia, Prabowo menyebut tarif 10 persen tentu lebih ringan. “Saya kira ya menguntungkan lah (tarif 10 persen),” katanya singkat.
Sebelumnya, Prabowo dan Trump telah menyepakati skema tarif dagang bilateral. Sebagian produk Indonesia dikenai tarif 19 persen, sementara sejumlah komoditas strategis memperoleh fasilitas tarif 0 persen.
Baca juga : Sertifikasi Halal Berlaku untuk Semua Makanan dari Amerika
Kesepakatan tersebut diteken dalam pertemuan bilateral di Washington D.C. usai rapat perdana Board of Peace (BoP), Kamis (19/2/2026). Dokumen yang ditandatangani bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, setelah penandatanganan di level kepala negara, pembahasan teknis dilanjutkan di kantor United States Trade Representative (USTR). ART berada di bawah forum Council of Trade and Investment yang membahas perdagangan, investasi, serta keseimbangan neraca dagang Indonesia-AS.
Menurut Airlangga, negosiasi berjalan alot hampir setahun sejak April 2025. Delegasi Indonesia tercatat tujuh kali bolak-balik Washington dan melakukan 19 pertemuan teknis dengan USTR.
“Kesepakatan ini berbeda dengan ART negara lain, karena AS sepakat mencabut pasal non-ekonomi seperti kerja sama reaktor nuklir, pertahanan, dan keamanan. Perjanjian murni fokus pada perdagangan,” jelas Airlangga.
Dalam ART, sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia mendapat fasilitas, mulai dari kelapa sawit, kopi, kakao, rempah, elektronik, semikonduktor, hingga alat pesawat terbang. Banyak di antaranya memperoleh pembebasan tarif 0 persen.
Baca juga : Tembus 50 Ribu/Kg, Giliran Ayam yang Harganya Naik
Sektor tekstil dan apparel juga mendapat manfaat melalui skema tariff-rate quota (TRQ). Pemerintah memperkirakan kebijakan ini berdampak pada sekitar 4 juta pekerja dan lebih dari 20 juta masyarakat yang terkait industri padat karya.
Sebagai imbal balik, Indonesia memberikan tarif 0 persen untuk sejumlah produk AS seperti gandum dan kedelai guna menjaga stabilitas harga bahan baku pangan dan mengendalikan inflasi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya