Reformasi Subsidi Energi Perkuat Ketahanan Fiskal & Percepat Energi Bersih

RM.id  Rakyat Merdeka - Reformasi subsidi energi dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih. Pembenahan tersebut dipandang tidak hanya berkaitan dengan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga menyangkut perbaikan sistem penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

Pandangan itu mengemuka diskusi bertajuk "Urgensi Reformasi Subsidi Energi Demi Stabilitas Fiskal dan Percepatan Transisi Energi" di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Pemimpin Redaksi Kompas.com Amir Sodikin mengatakan dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi dunia. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban APBN melalui belanja subsidi dan kompensasi energi yang mencapai sekitar Rp233 triliun.

Menurut Amir, reformasi subsidi energi sebaiknya tidak dipersepsikan semata-mata sebagai kebijakan menaikkan harga BBM.

"Reformasi subsidi energi sering dipersepsikan sebagai kenaikan harga BBM. Padahal persoalannya jauh lebih besar daripada itu," ujarnya.

Baca juga : DPR: Program E10 Perkuat Ketahanan Energi Sekaligus Ketahanan Pangan

Senior Policy Advisor International Institute for Sustainable Development (IISD), Anissa Suharsono, menilai reformasi subsidi tidak identik dengan pengurangan bantuan kepada masyarakat. Menurutnya, yang perlu dibenahi adalah keseluruhan sistem, mulai dari akurasi data penerima manfaat, mekanisme kompensasi, komunikasi publik yang transparan, hingga penyediaan saluran pengaduan.

"Kalau kita membicarakan reformasi subsidi energi, jangan langsung diartikan sebagai kenaikan harga. Ini adalah reformasi sistem secara keseluruhan," kata Anissa.

Ia menambahkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan reformasi subsidi idealnya dilakukan secara bertahap selama lima hingga sepuluh tahun agar mendapat kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andri Satrio Nugroho, menilai anggaran subsidi energi terus meningkat lebih cepat dibandingkan belanja produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka pemanfaatan anggaran hasil efisiensi subsidi agar masyarakat mengetahui manfaat yang diperoleh.

Baca juga : Sterilisasi Pelabuhan, ASDP Perkuat Keselamatan dan Layanan Penyeberangan

"Kalau pemerintah ingin melakukan reformasi subsidi, masyarakat harus tahu subsidi itu nantinya dialihkan ke mana," ujarnya.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal menyampaikan, reformasi subsidi juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen mempercepat transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan bauran biodiesel, pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy), carbon capture and storage (CCS), rehabilitasi mangrove, hingga perdagangan karbon.

"Yang kita pikirkan bukan hanya kondisi hari ini, tetapi juga masa depan. Kita tidak boleh berpikir jangka pendek," ujar Fitra.

Dalam diskusi yang sama, Wakil Ketua MPR Edy Soeparno mengatakan reformasi subsidi energi perlu berjalan beriringan dengan percepatan transisi energi. Menurutnya, penataan subsidi melalui prinsip right sizing dan right targeting akan membuat bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

Baca juga : IPB: Kelapa Sawit Berperan Strategis Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

"Reformasi subsidi bukan untuk mengurangi perlindungan kepada masyarakat. Reformasi ini adalah mengubah cara negara melindungi warganya agar lebih adil dan lebih efisien," kata Edy.

Ia juga mendorong perubahan skema subsidi dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima manfaat yang didukung data yang akurat. Dengan demikian, ruang fiskal yang tercipta dapat dimanfaatkan untuk membiayai sektor-sektor produktif.

Senada dengan itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksono, menilai reformasi subsidi energi merupakan agenda yang perlu terus didorong. Menurutnya, isu energi tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pembangunan dan kemandirian bangsa.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.