Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Mendorong Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat
Sabtu, 15 Agustus 2026 10:59 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.
Kebijakan afirmatif yang tepat sasaran diperlukan agar program tersebut dapat berjalan lebih cepat, terutama untuk mengatasi persoalan usia tanaman dan legalitas lahan.
Kepala Pusat Studi Sawit IPB University, Prof Budi Mulyanto, mengatakan percepatan Program PSR sangat diperlukan mengingat banyak perkebunan kelapa sawit rakyat telah memasuki usia tua dan mengalami penurunan produktivitas.
Tanaman kelapa sawit yang telah berusia 25 tahun atau lebih dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan baku bagi industri sawit nasional.
Menurut Budi, keterbatasan bahan baku dapat berdampak negatif terhadap keberhasilan program hilirisasi kelapa sawit. Karena itu, pengembangan industri hilir harus berjalan selaras dengan penguatan sektor hulu.
Baca juga : Minyak Sawit Merah Dinilai Berpotensi Tingkatkan Gizi dan Ekonomi Desa
“Peremajaan sawit ini sangat penting. Saat ini hampir 50 persen sawit Indonesia itu merupakan sawit rakyat dan sebagian besar tanaman sudah tua. Kalau tidak diremajakan, maka bagaimana kita bicara program hilirisasi? Karena produksi menentukan hilirisasi,” kata Budi di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Guru Besar IPB University tersebut menjelaskan, salah satu langkah untuk mendorong percepatan PSR adalah melalui pendekatan afirmatif.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu memberikan perlakuan khusus atau kemudahan bagi petani sawit rakyat, khususnya dalam menghadapi berbagai kendala administratif dan legalitas lahan.
“Percepatan program peremajaan sawit rakyat membutuhkan kebijakan afirmatif terkait dengan masalah legalitas lahan. Kebijakan afirmatif tersebut harus berbasiskan pada prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan,” paparnya.
Budi juga menilai, kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam pelaksanaan Program PSR cukup baik.
Baca juga : K3 Pekerja Dinilai Jadi Kunci Produktivitas dan Daya Saing Industri Sawit
Hal itu terlihat dari manfaat program bagi petani rakyat, keberlanjutan lingkungan, hingga kelangsungan industri sawit nasional.
Ia menambahkan, penyaluran dana dukungan BPDP untuk program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat juga dinilai baik karena menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang bertanggung jawab.
“Dalam memberikan dukungan pendanaan Program PSR, BPDP sudah sangat prudent. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BPDP itu sangat penting,” tegasnya.
Sementara itu, Head of International Relation Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), Djono Albar Burhan, mengakui Program PSR yang dilaksanakan BPDP telah memberikan manfaat positif bagi petani dalam meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat.
Menurut Djono, Program PSR menjadi momentum bagi petani untuk melakukan regenerasi tanaman sekaligus meningkatkan hasil produksi melalui penggunaan benih atau bibit bersertifikat dan penerapan tata kelola perkebunan yang lebih baik.
Baca juga : BPDP Tampilkan Program Unggulan dan UMKM Perkebunan di SGE
“Tentunya kita petani sawit sangat terbantu dengan program peremajaan. Di tengah produktivitas yang menurun saat umur tanaman sawit sudah di atas 25 tahun dan juga produktivitas di bawah 10 ton per hektare per tahun, peremajaan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas,” paparnya.
Djono berharap, pemerintah memberikan kemudahan bagi petani rakyat dalam memenuhi persyaratan Program PSR. Ia meyakini, kemudahan tersebut akan mendorong percepatan implementasi program peremajaan sawit di Indonesia.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk memudahkan petani mengikuti Program PSR. Selain itu, kepastian berusaha bagi petani, khususnya terkait legalitas lahan, juga dinilai penting.
“Perlu ada kepastian berusaha bagi para petani sawit karena saat ini masih ada isu-isu terkait dengan legalitas lahan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya