Pengamat : Perusahaan Mana Yang Mau Bangun Infrastruktur Gas Bumi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan harga gas yang jauh dari tingkat keekonomian proyek yakni 6 dolar AS per MMBTU (millions british thermal units) di plant gate, dikhawatirkan membuat pembangunan infrastruktur gas bumi semakin sulit.

"Jika harga gas diatur sedemikian rendah dan tidak memberi ruang bagi perusahaan niaga untuk mendapatkan keuntungan yang layak, jangan berharap terlalu banyak terhadap optimalisasi gas bumi," ujar Pengamat Energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, Rabu (15/4).

Menurutnya, dengan biaya dan risiko yang besar, perusahaan niaga tentu juga bakal membatasi ekspansi pembangunan infrastruktur gas bumi.

Apalagi, gas bumi Indonesia memiliki karakteristik dimana sumber gas sebagian besar berada di wilayah Indonesia Bagian Timur. Sementara konsumsi gas terbesar berada di Indonesia Bagian Barat. 

Baca juga : Imbas Subsidi Harga, Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Terhambat

Dalam situasi inilah infrastruktur menjadi kunci dalam mengoptimalkan sumber daya alam nasional untuk kepentingan domestik. "Besarnya cadangan gas bumi yang saat ini ada di Indonesia tak berarti tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Harusnya pemerintah fokus membangun infrastruktur ini jika tak ingin terbebani impor BBM yang semakin besar," ujarnya.

Pemerintah sendiri telah menetapkan sejumlah target-target kinerja jangka panjang terkait optimalisasi gas bumi.

Sebagai contoh dalam rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Indonesia 2016-2030 Kementerian ESDM menargetkan pipa open acces bertambah menjadi 9.992 km atau bertambah 5.695 km dibandingkan tahun 2016.

Kemudian pipa hilir ditargetkan bertambah 1.140,70 km menjadi 6.301 km. Sehingga total panjang pipa gas bumi di Indonesia mencapai 16.364 km dari posisi Tahun 2016 sepanjang 9.528,18 km.

Baca juga : PGN Pastikan Layanan dan Pembangunan Infrastruktur Tetap Normal

Namun, Komaidi menilai pemerintah bakal sulit mewujudkan target ambisius itu. Apalagi harga gas bumi yang diputuskan pemerintah menjadikan energi ini semakin tidak menarik sebagai instrumen investasi.

Mengandalkan pengembangan infrastruktur gas bumi kepada PGN juga berat. Pasalnya, kemampuan PGN untuk membangun infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir masih banyak terkendala.

"Dengan harga gas yang semakin tidak menarik, perusahaan mana yang mau bangun infrastruktur gas bumi. Tidak ada pebisnis yang mau rugi, apalagi investor," tegas Komaidi.

Lebih jauh Komaidi mengatakan, dengan kebijakan pemerintah yang seringkali berubah dan politis, ketahanan energi nasional menjadi taruhan.

Baca juga : Ekonomi Tak Meroket ke 7 Persen, Istana Bilang Bukan Ingkar Janji

"Dengan iklim bisnis yang tidak kondusif seperti saat ini, sektor gas bumi beserta pembangunan infrastrukturnya akan mengalami stagnasi. Apalagi wabah Corona yang datang tiba-tiba telah merontokkan hampir semua aktivitas ekonomi kita," tambah Komaidi.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah meneken Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. 

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 regulasi itu, harga gas bumi tertentu di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) ditetapkan sebesar  6 dolar AS per MMBTU.

Harga gas tersebut diperuntukkan bagi tujuh golongan industri yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.