Dark/Light Mode

Utang Luar Negeri Naik, Tapi Masih Aman Terkendali

Senin, 15 Juni 2020 10:15 WIB
Utang Luar Negeri Naik, Tapi Masih Aman Terkendali

RM.id  Rakyat Merdeka - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020 terkendali dengan struktur yang sehat. Bank Indonesia melaporkan, ULN Indonesia pada akhir April 2020 tercatat sebesar 400,2 miliar dolar AS. Terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 192,4 miliar dolar AS, dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,8 miliar dolar AS.

ULN Indonesia tersebut tumbuh 2,9 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada Maret 2020, yang mencapai 0,6 persen (yoy).

Berita Terkait : Cadangan Devisa Negara Naik Jadi Rp 1.816,1 T

Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik, di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengungkap, ULN pemerintah meningkat, setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi.

Berita Terkait : Rupiah Terbang Tinggi, Pagi Ini Terkuat di Asia

Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2020 tercatat sebesar 189,7 miliar dolar AS, atau tumbuh 1,6 persen (yoy). Berbalik dari kondisi bulan sebelumnya yang terkontraksi 3,6 persen (yoy).

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh arus modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), dan penerbitan Global Bonds Pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Termasuk, dalam rangka penanganan wabah Covid-19," papar Onny.

Berita Terkait : BI Siapkan Langkah-langkah Terapkan Kenormalan Baru

Menurutnya, pengelolaan ULN Pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel, untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah Covid-19 dan stimulus ekonomi.

Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,3 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).
 Selanjutnya