Dapat Subsidi Bunga, Nasabah KUR BRI Bangkit Lagi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pasca digulirkan, dana anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mulai dirasakan para pelaku UMKM. Mereka pun berhasil bangkit dari ancaman kebangkrutan.

Misalnya yang dirasakan nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Zaenab, Dedi Achyadi dan Trisnowati.

Pendapatan warung kelontong milik Zaenab drop hingga 90 persen. Adanya kebijakan dari pemerintah melalui PEN khusus KUMKM, diakuinya bisa meringankan beban dengan subsidi bunga cicilan. 

Cicilan KUR yang diperolehnya pada 31 Juli 2019 sebesar Rp2,485 juta perbulan, mendapat penundaan angsuran selama enam bulan ke depan. "Saya juga mendapat subsidi tambahan sebesar Rp 2,1 juta. Jadi, angsuran perbulan yang harus saya bayar hanya Rp 300 ribuan saja," curhat Zaenab dalam seperti ditulis Selasa (7/7).

Senada, Dedi Achyadi yang seorang pelaku usaha warung kelontong di pasar tradisional yang juga mengalami penurunan omzet secara drastis selama pandemi Covid-19. "Saya nyaris bangkrut", keluhnya.

Baca juga : Kasus Positif di Jatim Turun Signifikan, Jakarta Ranking Satu Lagi

Apalagi, ia memiliki kewajiban membayar cicilan KUR yang didapat dari BRI sebesar Rp 50 juta. "Cicilan saya perbulan sebesar Rp2,9 juta. Dengan adanya program PEN, saya hanya mencicil angsuran pokok sebesar Rp134 ribu," terangnya.

Trisnowati, pelaku usaha penjualan alat-alat memasak yang sangat terdampak dari wabah pandemi. "Dalam kondisi normal, saya biasa menjual paling sedikit lima unit alat masak. Undangan demo masak pun datang setiap hari. Tapi, selama pandemi, semuanya hilang," katanya.

Ia memiliki tanggungjawab atas KUR yang sudah diperolehnya sebesar Rp 500 juta. Dengan cicilan sekitar Rp 13 jutaan per bulan, tentu bukan beban yang ringan bagi Trisnowati. "Alhamdulillah, dengan kebijakan PEN dari pemerintah, saya mendapat penangguhan untuk pembayaran angsuran pokok," terangnya.

Kini, ia pun hanya diwajibkan mengangsur sebesar Rp 1,68 juta perbulan. Dan kini, setelah mendapat tambahan subsidi bunga dari pemerintah, Trisnowati hanya wajib membayar sebesar Rp 300 ribuan saja.

"Alhamdulillah, dari uang yang ada, yang harusnya untuk membayar cicilan KUR, bisa saya putar kembali untuk usaha. Kini, saya beralih ke penjualan online. Meski belum sebagus waktu saat normal, namun penjualan secara online yang saya lakukan, mulai terlihat hasilnya," katanya.

Baca juga : Menko Polhukam Tidak Yakin PKI Bangkit Lagi

Menyoal ini, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, selama pandemi Covid-19 pihaknya melakukan tiga langkah strategis. Yaitu, langkah penyelamatan pelaku UMKM, implementasi program PEN, dan tetap menyalurkan kredit UMKM selama pandemi Covid-19. 

"Selama lima bulan pandemi ini, BRI sudah menyalurkan KUR sebesar Rp 56 triliun, dari target sebesar Rp 120 triliun. Kami optimis, KUR akan tersalurkan seluruhnya hingga akhir tahun," katanya.

Bagi Supari, ketika aktivitas ekonomi masyarakat sudah kembali menggeliat, UMKM harus ditopang dengan permodalan baru. "Kita akan mengimplementasikan seluruh kebijakan PEN. Salah satunya, subsidi bunga untuk memperpanjang napas usaha UMKM," jelasnya.

Begitu juga dengan skema penjaminan yang nantinya diperuntukkan untuk akselerasi recoveri usaha milik UMKM. "BRI akan terus mendampingi dan memberdayakan UMKM. Bahkan, ketika nasabah melakukan perubahan usaha dari offline ke online dengan tujuan efisiensi," ucapnya.

Supari meyakini, langkah BRI ke depan akan lebih cepat lagi dalam proses akselerasi implementasi kebijakan PEN. "Selama Mei-Juni 2020 kita sudah menyelamatkan sebanyak 2,7 juta UMKM dengan nilai kredit sebesar Rp 110 triliun", tambah Supari.

Baca juga : Alasan Surat Panggilan Belum Diterima, Nurhadi Cs Mangkir Lagi

Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan mengatakan, hingga saat ini baru ada empat bank yang telah mengajukan klaim atas dana talangan dalam program PEN untuk sektor UMKM. Keempat bank tersebut adalah Bank BRI, BNI, Mandiri dan BPD Kaltimtara.

"Sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) kami terus mendorong agar bank-bank penyalur KUR agar segera melakukan klaim ke pemerintah," tuturnya.

Jika tidak ada klaim yang diajukan, akan terjadi keterlambatan pembayaran pemerintah atas biaya-biaya yang dikeluarkan bank penyalur. "Sementara Presiden Jokowi secara tegas meminta agar Kementerian dan Lembaga (K/L) mempercepat realisasi dan pencairan dana PEN khusus KUMKM yang dipatok sebesar Rp 123,46 triliun," tandasnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.