Rugikan Nelayan, KKP Diminta Evaluasi Tarif Logistik Ekspor Benih Lobster

RM.id  Rakyat Merdeka - Berjalannya kebijakan ekspor benih lobster yang baru diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak terlepas dari persoalan. 

Pasalnya, pengiriman benih lobster ke Vietnam pada awalnya hendak dilakukan dengan pesawat charter yang dikoordinasikan oleh satu perusahaan yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun penggunaan pesawat charter hanya berjalan satu kali yang dilaksanakan pada saat pengiriman perdana, untuk pengiriman selanjutnya yang kedua hingga yang ketiga pada Jumat (17/7) dini hari ternyata menggunakan pesawat regular (komersil) tidak dengan pesawat charter seperti yang direncanakan.

Baca juga : Sukses Manfaatkan Lahan, Kota Bandung Jadi Barometer Bagi Daerah Lain

Meski tidak lagi menggunakan pesawat charter, biaya cargo yang mesti dibayarkan eksportir tetap dihitung per ekor sebesar Rp 1.800 dan dibayarkan kepada perusahaan yang ditunjuk KKP.

Padahal tarif cargo yang seharusnya adalah berdasarkan berat kilogram. Dan sudah ada tarif resmi yang dikeluarkan oleh setiap maskapai penerbangan dengan tarif per kilogram.

Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja berpendapat lebih baik pengiriman benih lobster mengikuti praktik umum di dunia cargo udara yaitu tarif cargo seyogyanya dihitung berdasarkan berat kilogram atau ton.

Baca juga : Lapak Asik Dongkrak Kinerja BP Jamsostek

“Semakin banyak tonasenya semakin rendah tarifnya,” ujar Wayan, Jumat (17/7).

Jika tarif dihitung per ekor, kata dia, menjadi sangat tidak fair karena jatuhnya akan luar biasa tinggi dan sangat memberatkan pengirim benih lobster. Artinya KKP diminta evaluasi tarif logistik ekspor benih lobster yang saat ini sedang bergulir.

“Sehingga pada akhirnya akan membebankan nelayan penangkap benih lobster, yang mana berdampak penghasilan mereka berkurang akibat penurunan harga beli,” ujarnya.

Baca juga : Front Nelayan Bersatu Senang Keran Ekspor Benih Lobster Dibuka Lagi

Pengusaha yang juga mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini KKP dapat memperbaiki sistem yang ada terkait kebijakan ekspor benih lobster. Karena itu, Fahri meminta semua pihak memberikan waktu bagi KKP dalam bekerja.

Menurut pria asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, kebijakan ekspor benih lobster adalah kebijakan yang baik sehingga harus dikawal dan didukung.

“Beri waktu kepada KKP untuk memperbaiki sistem yang ada. Karena kebijakan ini bagus, harus dikawal dan didukung,” ujar Fahri. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.