Jokowi Serukan Pemda Kebut Serap Anggaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi kembali menyentil sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang masih belum maksimal menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). 

Hal itu diharapkannya bisa segera diperbaiki untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Mantan Gubernur DKI itu mengungkapkan, hampir seluruh provinsi mencatat kinerja ekonomi negatif, kecuali Papua dan Papua Barat. Kedua daerah itu, pada kuartal II-2020, tidak mengalami kontraksi ekonomi seperti daerah lain. 

“Provinsi yang tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Papua, 4,25 persen, dan Papua Barat 0,25 persen,” ungkap Jokowi dalam rapat terbatas kepada Gubernur Menghadapi Pandemi Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, Bali menjadi provinsi yang perekonomiannya terdampak pandemi paling parah. Pada kuartal ll-2020, wilayah yang mengandalkan pariwisata ini, mengalami kontraksi 10,98 persen secara tahunan. 

Baca juga : Ekspor Komoditas Peternakan Ke Jepang Di Tengah Pandemi Covid-19, Buktikan Gratieks Berjalan Efektif

“Ini karena memang turis wisata itu betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali, sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali berkontraksi begitu sangat tajam,” ujarnya. 

Selain itu, ada dua provinsi lain yang perekonomiannya terkontraksi cukup dalam, yakni DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Kedua wilayah, secara berurutan, mencatat -8,22 persen dan -6,74 persen. 

Sayangnya, kinerja perekonomian yang anjlok tidak dibarengi dengan para kepala daerah untuk menggenjot realisasi belanja modal, barang dan jasa, serta bantuan sosial. 

Padahal hal ini dapat membantu Indonesia menghindari resesi ekonomi. 

“Saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk bupati/walikota agar APBD Kabupaten dan Kota terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos ini betul betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah,” tegasnya. 

Baca juga : Bantu Tangani Covid-19, Pertamina Group Sudah Rogoh Kocek Rp 1,4 Triliun

Jokowi menuturkan, sampai 27 Agustus ini, rata-rata nasional untuk realisasi belanja APBD provinsi masih berada di angka 44,74 persen. Sementara untuk realisasi di tingkat kabupaten dan kota baru mencapai 48,8 persen. 

Dia meminta para kepala daerah untuk betul-betul mencermati hal tersebut. Karena, realisasi anggaran pemerintah daerah amat dibutuhkan untuk beredarnya uang di daerah dan realisasi terhadap bantuan sosial yang diterima masyarakat daerah. 

“Realisasi APBD, seperti ini setiap hari saya ikuti. Semua provinsi, kabupaten, dan kota kelihatan semua angkaangkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal atau belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi,” jelasnya. 

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan, ada tiga masalah dari pemda setiap tahunnya. Yakni, serapan anggaran yang rendah, belanja birokrasi yang lebih besar, dan proses laporan yang belum optimal. 

Dia mengkritik jika pemdapemda belum bisa mengeluarkan anggarannya secara maksimal saat ini. 

Baca juga : Erick Dipanggil Jokowi, Terawan Kok Nggak Ya

“Kalau terjadi tahun ini kebangetan. Kenapa? Karena SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri itu minimal 35 persen APBD dipakai untuk realokasi anggaran dan refocusing program. 
Rinciannya, 50 persen dari belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja aparatur,” ujarnya. 

Menurutnya, minimal pemda sudah mengeluarkan 35 persen untuk belanja penanggulangan Covid-19. Jumlahnya, bisa melebihi itu apabila ditambah dengan pengeluaran lain. Robert menyebut pada Agustus seharusnya minimal pengeluaran pemda-pemda itu sudah 50 persen. 

“Kalau belum sampai titik itu, problemnya bukan hanya daya serap rendah, tapi komitmen penanggulangan pandemi Covid19 dipertanyakan,” ujarnya. 

Robert menuturkan, memang ada masalah teknis ketika Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini bekerja dari rumah. Mereka tidak banyak melakukan perjalanan dinas dan belanja lapangan sekarang sulit. Kemudian, rekanan dan pihak ketiga belum bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan untuk bergerak karena pandemi Covid-19. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.