Dark/Light Mode

Genjot Pendapatan Di Era Pandemi

Ditjen Pajak Garap PPN Alibaba Dan Microsoft

Sabtu, 10 Oktober 2020 07:33 WIB
Ilustrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Foto: Istimewa)
Ilustrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perusahaan digital untuk meningkatkan pendapatan negara.

Ada delapan perusahaan digital baru yang resmi dipungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menyebut, delapan perusahaan yang resmi dipungut PPN diyakini dapat membantu peningkatan pendapatan negara. “Dengan tambahan delapan perusahaan baru ini, totalnya 36 perusahaan atau badan usaha yang resmi dipungut PPN digital,” kata Hestu di Jakarta, kemarin.

Berita Terkait : Jaga Penjualan Di Tengah Pandemi, Garudafood Luncurkan Produk Anyar

Delapan perusahaan tersebut adalah, Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd, GitHub, Inc, Microsoft Corporation, Microsoft Regional Sales Pte. Ltd, UCWeb Singapore Pte. Ltd, To The New Pte. Ltd, Coda Payments Pte. Ltd dan Nexmo Inc.

Melalui penunjukkan ini, mulai 1 November 2020 para pelaku usaha akan mulai membayar PPN atas produk dan layanan digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia. Sebelumnya, sudah terdapat 28 perusahaan global yang sudah bekerja sama dengan DJP sejak awal Juli 2020 untuk PPN digital.

Berita Terkait : Masyarakat Awam Jadi Sasaran Empuk Pinjol

Perusahaan sebagian besar berada di luar negeri tersebut antara lain Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V dan Spotify AB.
 Selanjutnya