Infrastruktur Kebal Corona

 Sebelumnya 
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan, proyek yang dibiayai SBSN mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pekerjaan yang tidak bisa selesai pada tahun berjalan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Kemudian, tidak dikenakan penghematan anggaran, karena menggunakan rekening khusus. “Kualitas hasilnya cukup baik karena dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan," kata Basuki, di acara yang sama. 

Sedangkan kekurangannya, pembiayaan diprioritaskan untuk belanja modal dan barang yang asetnya dimiliki Kementerian PUPR. Lalu, fleksibilitasnya rendah. Kemudian, untuk optimalisasi seperti pemanfaatan sisa lelang atau realokasi dan perubahan lokasi atau paket, memerlukan waktu cukup lama, karena harus berkoordinasi dengan tiga pihak yaitu Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Baca juga : Inggris Siap Nyawer Rp 57 Triliun Untuk Perubahan Iklim Global

Ekonom Core Indonesia, Piter Abdullah setuju dengan langkah Pemerintah ini. Dia menganggap, selama ini infrastruktur menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam memulihkan ekonomi. Makanya, pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan meski di tengah pandemi.

Dia menilai, proyek infrastruktur ini akan turut mengerek pertumbuhan ekonomi. "Pekerjaan memunculkan efek penciptaan aktivitas ekonomi harus ditingkatkan seperti proyek-proyek infrastruktur," kata Piter, kemarin. 

Baca juga : Menteri Basuki Anggarkan Rp 12 Triliun Untuk Padat Karya Tunai

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira berpikiran lain. Dia kurang setuju dengan langkah Pemerintah itu. Kata dia, harusnya Pemerintah fokus dulu mengatasi pandemi. Sebab, jika pandemi masih ada, infrastruktur yang jadi pun tidak akan termanfaatkan secara optimal. “Saya kira ini sangat tidak bijak," kata Bhima, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Dengan masih adanya pandemi, Bhima memperkirakan, kontraksi ekonomi masih akan berlangsung hingga kuartal II-2021. Pertumbuhan ekonomi ke depan bisa lebih rendah dari angka yang diproyeksikan pemerintah pada kisaran 4,5 hingga 5 persen. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.