Di-support Anggota DPR, Holding Ultra Mikro Berikan Manfaat Besar

 Sebelumnya 
Dia menyebut, tidak akan ada masalah apabila ke depannya seluruh saham PNM dan Pegadaian dimiliki BRI sebagai perusahaan induk integrasi. "Kalau sahamnya dimiliki BRI, kemudian mereka itu masuk tetap jalan sebagai PNM dan Pegadaian yang layani UMi, kan bagus sekali. Jadi setiap agen BRILink itu bisa dipakai untuk outlet PNM dan Pegadaian juga. Kalau saya lihat ke sana arahnya, jadi bukan jadi bidang usaha perbankan saja," imbuhnya.

Setelah holding terbentuk nanti, BRI akan memegang 99,99 persen saham PNM dan Pegadaian, sedangkan pemerintah tetap memiliki kendali terhadap Pegadaian dan PNM melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna.

Kondisi ini membuat status Pegadaian dan PNM tidak otomatis menjadi anak usaha BRI. Apalagi, Pemerintah akan tetap menguasai saham sebanyak 56,75 persen di BRI.

Baca juga : PPKM Mikro Berbuah Manis

Jon menjelaskan, dengan integrasi yang akan dilakukan, PNM dan Pegadaian akan semakin mudah membantu pengusaha ultra mikro naik kelas dan segera mendapat pelayanan dari lembaga perbankan. Integrasi juga akan berdampak positif bagi bisnis setiap perusahaan di dalamnya.

"Bayangkan itu ada berapa, ratusan ribu. S aya rasa, agen BRILink itu, dipakai untuk transfer dan tempatkan dana juga bisa ada rumah gadai di situ," katanya.

Menurut Jon, hal ini akan semakin cepat berkembangnya. Jadi ekosistem ini tetap dijaga, manfaatnya akan besar tentu. Ia pun masih akan melihat arah merger nantinya akan keraha mana. "Yang pasti tidak boleh ada PHK. Justru logika saya integrasi ini akan butuh SDM banyak karena menyentuh masyarakat bawah," imbaunya.

Baca juga : Habib Aboebakar Minta Polda Metro Bersihkan Oknum Polisi Nakal

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menambahkan, proses pembentukan holding akan cepat dan selesai di pertengahan tahun. "Juni atau Juli itu sudah selesai. Prosesnya cepat. Karena merger syariah sebelumnya juga dilakukan dalam kurun 2 sampai 3 bulan," kata Fathan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pembentukan holding BUMN ini akan dilakukan melalui aksi rights issue, setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta konsultasi dengan DPR. Menurutnya, integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM nanti akan menerapkan model co-existence.

Sinergi dan simbiosis mutualisme antar ketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan Key Performance Indicators (KPI) yang ketat. "Jadi itu sinergi atau mutualisme tidak kemudian saling mengambilalih. Bentuk ko-eksistensi ini akan kami wujudkan dalam bentuk KPI, di mana tadi ada dari sisi manajemen maupun dari Kementerian BUMN menjanjikan bahwa model kerja mereka justru akan semakin diperkuat," tuturnya.

Baca juga : Anggota Komisi IX DPR Minta Evaluasi PPKM Mikro Berbasis Data

"Nanti KPI yang ada kuantifikasinya akan kami translate dan karena kami belum lihat detail framingnya, timingnya kapan, ini nanti yang akan kami kejar dalam pemberian approval holding tersebut," tambahnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.