PSI Ketauan Belangnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selama ini paling galak soal penganggaran di DPRD DKI Jakarta. Mereka tegas menolak kenaikan gaji dan tunjangan. Tapi, diam-diam partai yang diketuai Giring Ganesha itu, malah minta kenaikan dana bantuan partai politik (Danpol). Duh, PSI ketahuan belangnya.

Permintaan kenaikan danpol oleh PSI tersebar luas ke publik. Bentuknya berupa rekaman suara. Suara tersebut berasal dari anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana.

Dalam rekaman tersebut, William mengusulkan, kenaikan danpol dari Rp 5.000 per suara menjadi Rp 7.000 hingga Rp 20.000 per suara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Menurut dia, alasan mengusulkan kenaikan danpol untuk memenuhi operasional partai.

“Tapi yang realistis saja pak, bisa tidak kita naikkan di tahun 2021?” lanjutnya.

Baca juga : Pesan Nataru, Panglima TNI Dan Kapolri Jaga Persatuan Bangsa

Usulan kenaikan danpol itu bertolak belakang dengan kritik keras yang dilontarkan PSI terhadap kenaikan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) DPRD. Apalagi kenaikan RKT itu diisukan sebagai kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI hingga Rp 888 miliar.

Bagaimana penjelasan William terkait hal ini? William membenarkan, rekaman permintaan danpol yang tengah viral memang suaranya. Namun, kata dia, rekaman yang tersebar tersebut sudah tidak utuh atau sudah dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” kata William dalam keterangan tertulis, kemarin.

Dia menjelaskan, konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan danpol itu untuk menanggapi rekomendasi kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Yakni untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.

Baca juga : Wamentan Hasnul Janji Wujudkan Ketahanan Pangan

Meski telah diluruskan, stigma buruk PSI telanjur terbentuk. Pada akhirnya, banyak netizen yang mengutuk rencana partai yang didominasi anak muda ini. Tak sedikit pula yang menyinggung kritik keras PSI terhadap perilaku korupsi.

“Klarifikasi saja, sudah dibuka panggungnya. Biar rakyat yang jadi hakim saat Pemilu nanti,” tulis @mitraref1. “Bisa aja lo cin,” ledek @haliim7 mendengar klarifikasi pihak PSI.

Akun @hasanulrizqa menilai PSI sama dengan partai pada umumnya. Sulit melepas cuan demi keberlangsungan parpol. “Pada akhirnya, seperti parpol pada umumnya. Hobi ngeles,” sambarnya.

“Udah dah nggak usah banyak cing cong. Publik nggak bisa dibohongi,” sambar @Bangkit55489150. “Partai yang ribut-ribut APBD DKI, nggak taunya diam-diam bejat juga,” nyinyir @randhilicious.

Baca juga : Alisa Manyonok, Lawan Kemauan Ortu Jadi Atlet

Klarifikasi pihak PSI tidak membuat @inyourdeadthbed mudah percaya. “Sudah era digital ini. Rapat-rapat pelayanan publik memang seharusnya selalu disiarkan secara live nasional, teknis dan realisasinya juga tidak mahal kok. Supaya publik bisa melihat jelas siapa saja bangsat-bangsatnya,” papar Inyour. “Nggak usah banyak alasan bro...bro...bro. Ngaku aja bukti digitalnya ada,” desak @burhanarif24.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, upaya PSI membangun persepsi positif terhadap publik hancur karena hal ini. “Seperti senjata makan tuan. Menembak lawan tapi kena diri sendiri,” imbuhnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.