Bos Muhammadiyah Jewer Menteri Nadiem

 Sebelumnya 
Ketua PBNU Marsudi Suhud menerangkan, orientasi UUD 1945 kepada pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. “Artinya keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia adalah domain agama,” ucap Marsudi, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Dia menegaskan, pendidikan harus memenuhi tiga rukun utama. Pertama, harus mampu menyatukan hukum-hukum penguatan, perkembangan, dan perubahan yang berlanjut. Kedua, menyatukan dua kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Terakhir, menyatukan antara kemaslahatan materi dan kebutuhan rohani. 

Dari sini, katanya, semestinya peta jalan pendidikan dimulai, kemudian dibumikan jadi undang-undang, berikutnya diaplikasikan jadi kebijakan. “Itulah perintah konstitusi kita hari ini, tidak boleh menyimpang dari kesepakatan bersama,” tegas ulama NU itu. 

Baca juga : Lazismu: Literasi Zakat Warga Muhammadiyah Masih Tinggi

Pengurus Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Gandhi Hartono mengatakan, substansi PJP Nasional itu yang terpenting bukan dogma-dogma agama, melainkan materi pembelajaran religiusitas, moral Pancasila, etika sikap, dan tindakan beragama. “Jadi yang perlu dibenahi adalah isinya bukan tentang agamanya apa,” ungkapnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Hal ini juga pernah dia sampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR. Sedangkan nilai-nilai agama, menurut Gandhi, menjadi tanggung jawab keluarga. Selain itu, Gandhi mengaku Nadiem belum pernah mengajaknya untuk merumuskan PJP Nasional 2020-2035. “Tidak pernah. Paling tidak ke saya belum. Untuk yang lain saya kurang tahu,” akunya. 

Terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, pihaknya telah mengundang sejumlah elemen. “Termasuk NU, Muhammadiyah, MUI, PGI, KWI, Walubi, PHDI, serta banyak pakar yang telah memberikan kritik dan saran yang luar biasa,” kata Fikri, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Baca juga : Mencela Hoax

Konon, laporan dari Nadiem, mereka juga sudah diundang. “Sayangnya hampir semua narsum yang kita undang merasa sama sekali tidak pernah diajak membahas apalagi dilibatkan dalam penyusunannya,” akunya. 

Apa tanggapan Kemendikbud? Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dasmen) Kemendikbud, Jumeri menegaskan, draf yang beredar belum final. Kemendikbud menerima semua masukan dalam penyusunan draf DJP ini. “Kemendikbud terbuka terhadap berbagai usul, aspirasi dan ide semua pihak untuk mematangkan peta jalan ini,” tandasnya. 

Di dunia maya, hilangnya pendidikan agama itu membuat geram netizen. “Dulu, Bapak BJ Habibie pernah berkata, bahwa pendidikan haruslah melahirkan generasi yang tidak hanya menguasai Iptek, tapi juga generasi yang berimtaq... Pondasi dari itu adalah agama... #HilangnyaKeadilan,” cuit akun @Bang_Has1705. “Visi sebagai gambaran jauh harusnya ada,” protes akun @ahmadrobbani133. 

Baca juga : Membandingkan Amazfit GTR 2e Vs Huawei GT 2e

Namun akun @Alfa47831808 punya pandangan berbeda. “Sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut saya itu sudah cukup jelas bahwa agama menjadi bagian penting dari Peta Jalan Pendidikan. Tapi ya kalau mau ditegaskan lagi ya boleh saja,” ujarnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.