Akuisisi Freeport Kudu Tuntas Akhir Tahun Ini

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi meminta proses transaksi pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dikebut. Ditargetkan kelar akhir tahun ini.

Kemarin, Jokowi mengumpulkan para menteri untuk membahas percepatan pelaksanaan divestasi Freeport di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Rapat yang berlangsung tertutup itu dimulai dari pukul 10.30 WIB dan berakhir pukul 11.53 WIB.  

Baca juga : Menteri Airlangga: Aturan Mobil Listrik Terbit Akhir Tahun

Menteri yang dihadir Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Hadir juga Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin hingga Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Saya minta semua tahapan proses divestasi itu bisa diselesaikan dan sudah final sebelum akhir 2018 ini. Semuanya rampung. Karena, proses divestasi Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan Ibu Pertiwi," ujar Jokowi.

Baca juga : Kementerian BUMN Permak Pabrik Gula

Menurut dia, kepemilikan mayoritas saham tersebut akan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat terutama masyarakat Papua. "Saya sudah mendapatkan laporan bahwa beberapa tahap proses divestasi 51 persen saham Freeport sudah bisa dituntaskan," ujarnya.

Pada September lalu, Freeport dan Inalum telah menandatangani tiga kesepakatan yaitu Divestment Agreement, Sales and Purchase Agreement, serta Subscription Agreement dengan Freeport. “Dan saya juga mengikuti bahwa ada beberapa tahap lanjutan yang masih perlu penyesuaian yang perlu dipercepat. Terkait hal itu saya minta laporan mengenai perkembangan beberapa yang masih perlu segera dituntaskan," ungkapnya.
Misalnya seperti penyelesaan isu lingkungan, masalah limbah, masalah tailing. Selain itu juga terkait masalah isu perubahan kontrak karya menjadi IUPK.  "Kemudian kepemilikan saham pemerintah, Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Dan juga hal-hal yang terkait dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti, stabilitas investasi," tuturnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.