Dark/Light Mode

Jual Beli Aset Kripto Lagi Naik Daun

Pemerintah Gercep Atur Perdagangan Bitcoin Cs

Selasa, 25 Mei 2021 05:50 WIB
Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi. (Foto: Istimewa)
Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kliring, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI, berencana membentuk bursa aset kripto di Tanah Air. Upaya ini untuk menangkap peluang bisnis dari banyaknya peminat investor kripto di dunia.

Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi mengungkapkan, pihaknya tengah mempersiapkan ketersediaan permodalan, hingga infrastruktur untuk mendukung pembentukan bursa kripto tersebut.

“Kesiapan ini dinilai telah memenuhi ketentuan untuk mendukung ekosistem investasi aset kripto,” jelas Fajar dalam keterangan resminya, Jumat (21/5).

Baca Juga : Apa Ada Yang Berani Pasang Badan, Ayo Acungkan Tangan

Nantinya, tambah Fajar, KBI akan berperan sebagai lembaga penyelesaian keuangan, fungsi delivery versus payment, dan pengawasan integritas keuangan, fungsi suspensi, rekomendasi sistem dan anggota.

“Sampai saat ini kalau boleh kami katakan, KBI sudah siap 100 persen sebagai lembaga kliring. Hal tersebut dilihat baik dari sisi permodalan maupun infrastrukturnya,” terang Fajar.

Tak hanya ikut dalam penyediaan infrastruktur, KBI juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait investasi di aset kripto. Publik harus tahu bahwa berinvestasi memiliki risiko. Masyarakat harus memahaminya dengan baik.

Baca Juga : Pandemi, Momentum Dorong Transformasi Ekonomi Digital

Fajar yakin, keberadaan Bursa Aset Kripto nanti akan menambah semaraknya ekosistem investasi di Indonesia.

Dihubungi terpisah, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengapresiasi gerak cepat (gercep) pemerintah menangkap peluang dari investasi kripto yang sedang naik daun.

Dia mengingatkan, hingga kini belum ada regulasi yang jelas dan terperinci soal bursa kripto maupun cryptocurrency, seperti Bitcoin. “Ini kan barang baru bagi Indonesia. Jadi investor perlu jaminan. Jangan sampai belum ada regulasi jelas, tapi sudah berani transaksi. Tentu ini yang harus diwaspadai,” warning Ibrahim kepada Rakyat Merdeka.
 Selanjutnya