Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Pada 2019, sepuluh perusahaan di Indonesia masuk dalam kategori ASEAN Asset Class berdasarkan ACGS. Hal ini menjadi prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi anak bangsa.
Jumlah perusahaan tercatat yang masuk dalam ACGS, setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Artinya, sudah banyak perusahaan di Indonesia, yang memiliki tata kelola yang baik.
Pada 2012, rata-rata total skor perusahaan di Indonesia baru mencapai 43,29. Angkanya terus meningkat hingga 70,8 pada 2019.
“Meski terus terjadi peningkatan setiap tahun dalam pencapaian ACGS ini, masih ada potensi perbaikan skor negara kita. Karena secara umum, kita masih tidak lebih tinggi dari negara lain yang berpartisipasi di ACGS. Kecuali, Vietnam,” tutur Menko Airlangga.
Baca juga : Hore, Milan Dan Juventus Nembus Liga Champions
Oleh karena itu, Menko berharap kepada perusahan-perusahan yang melantai di bursa, untuk berpartisipasi penuh dalam menerapkan praktik tata kelola yang baik.
Perusahaan Indonesia yang telah masuk daftar ASEAN Asset Class tersebut, dapat dijadikan contoh dan motivasi. Ke depannya, diharapkan skor rata-rata Indonesia dalam ACGS bisa meningkat. Sehingga, mendatangkan lebih banyak lagi investasi ke negara ini.
Airlangga mengatakan, pandemi ini telah mengingatkan kita bahwa kesehatan hanyalah salah satu dari 17 Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, yang harus menjadi bagian dari keberlanjutan bisnis, baik di sektor publik maupun swasta.
"Dalam kaitannya dengan GCG, kita perlu mengubah prioritas dan mulai mengidentifikasi risiko lain yang menjadi bagian dari SDGs seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, bencana alam, dan bencana lingkungan akibat ulah manusia,” terang Menko Airlangga.
Baca juga : IPO Bisa Bikin Pertamina International Shipping Makin Moncer
Pasalnya, sebagai langkah pertama menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan, bisnis juga harus fokus pada dampak sosial dan lingkungannya.
Untuk itu, praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) atau sering disebut Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) harus diterapkan di seluruh aktivitas bisnis. Perusahaan perlu menyadari risiko dan mengumpulkan data yang relevan, untuk membangun bisnis yang bertahan di masa depan.
Ada banyak kerugian yang harus ditanggung, jika prinsip ESG ini tidak dijalankan di Indonesia. Sebab, karakteristik geografis negara kepulauan ini rentan terhadap perubahan iklim dan bencana. Selain itu, penerapan ESG juga terbukti berdampak positif bagi kinerja perusahaan.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan SDGs. Melainkan perlu upaya kolektif dari stakeholder lain, seperti perusahaan (BUMN/swasta), media, dan lembaga pendidikan. Praktik tata kelola yang efektif hanya dapat terwujud bila terjadi kesadaran bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Mulai dari akar rumput sampai pada jenjang para pengambil keputusan strategis,” pungkas Menko Airlangga.
Baca juga : Jelang Lebaran, Satgas Investasi Bekukan 86 Pinjaman Online Ilegal
Acara virtual ini turut dihadiri Ketua Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Mardiasmo, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, Ketua Pengurus IICD Sigit Pramono, Secretary General Asian Corporate Governance Association Jamie Allen, Direktur Penilai Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna, Direktur Utama BRI Sunarso, dan Direktur Utama Adira Dinamika Multi Finance Hafid Hadeli. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
