Dark/Light Mode

YLKI Tolak Bahan Pokok Dikenakan Pajak

Rabu, 9 Juni 2021 23:43 WIB
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. (Foto: ist)
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) menolak wacana pemerintah untuk mengenakan pajak pada barang kebutuhan pokok. YLKI pun meminta agar pemerintah segera membatalkan rencana tersebut.

"Harga sembako akan jadi mahal setelah kena pajak. Jadi tidak usah banyak debat, wacana 

Baca Juga : Soal TWK, Pengamat Ini Nilai Pimpinan KPK Perlu Diapresiasi

 ini harus dihentikan," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada RM.id, Rabu (9/6).

Tulus pun meminta pemerintah mencari komoditas lain untuk dikenakan PPN. Cukai rokok menjadi barang komoditas yang dia sarankan untuk dinaikan.

Baca Juga : Sewindu Wafatnya Taufiq Kiemas, Warisan 4 Pilar MPR Sukses Rajut Keberagaman

"Kenapa tak menaikkan cukai rokok saja? Jelas-jelas cukai rokok masih rendah, dan orang miskin pada beli rokok. Naikan cukai rokok saja beres jika urusannya ingin mencari pendapatan untuk APBN," tuturnya.

Menurut dia potensi cukai rokok masih cukup melimpah  Dia memperkirakan pemerintah bisa mendapat pemasukan hingga Rp 150 triliun jika cukai rokok yang dinaikan. "Atau cari komoditas lain untuk dikenakan PPN, jangan sembako," tegasnya.

Baca Juga : Layanan Pocadi Buka Jendela Pengetahuan

Untuk diketahui, Pemerintah berencana mengenakan tarif PPN pada produk sembako. Mulai dari beras, jagung, kedelai, garam hingga daging. Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar. [NDA]