Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pengurus Kadin Daerah Ramai-ramai Minta Munas Ditunda

Jumat, 18 Juni 2021 10:02 WIB
Munas Kadin/Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Munas Kadin/Ilustrasi (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gelombang kasus Covid-19 terus menanjak tajam. Kamis (17/6), terjadi penambahan kasus baru tertinggi sebanyak 12.624 dalam sehari. Jumlah kasus 2 juta sudah di depan mata. Beberapa daerah juga sudah dinyatakan sebagai zona merah.

Dengan kondisi ini, beberapa pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah khawatir pelaksanaan Munas VIII Kadin di Kendari, 30 Juni nanti, malah membuat kasus Covid-19 semakin tinggi lagi. Atas hal itu, mereka pun ramai-ramai mengirim surat ke Kadin Indonesia untuk menunda pelaksanaan Munas tersebut.

Yang sudah mengirimkan surat secara resmi antara lain Kadin Jawa Timur, Kadin Bali, Kadin Nusa Tenggara Barat, dan Kadin Riau. Yang lainnya, ikut menyampaikan meski dengan lisan.

Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara mengatakan, jajaran Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat, melalui rapat, sepakat meminta Munas Kadin di Kendari ditunda. "Covid meningkat, kita harus jaga kesehatan bersama. Jangan sampai orang Kadin justru membuat klaster baru. Sia-sialah kerja keras Kadin  membantu pemerintah melalui vaksin gotong royong," tegas Cucu.

Ketua Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengaku segera membuat surat resmi ke panitia, untuk meminta menunda Munas Kadin. "Penundaan itu kami pandang sebagai langkah Kadin membantu pemerintah, untuk mengendalikan penyebaran Covid. Kadin harus mendukung dan melaksanakan  program pemerintah," kata Muhalim.

Wakil Ketua Umum Kadin Lampung Yuria Putra Tubarad menyatakan senada. "Saran saya lebih baik Munas Kadin di Kendari ditunda sampai tren Covid menurun. Kita ikuti imbauan Pemerintah untuk membatasi mobilitas dan kerumunan," papar Yuria.

Ketua Kadin Papua Barat Imanuel Yenu menegaskan, anggota Kadin harus menjalankan imbauan Pemerintah untuk mengendalikan Covid-19. "Karena itu, sebaiknya Kadin jangan dulu membuat hajatan Munas, yang berpotensi membuat kerumunan," ucapnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.