Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta belanja lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tak ditahan hingga akhir tahun.
Menurutnya, APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terlebih, uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
“Belanja Pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan dan dibelanjakan,” ujarnya dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II secara daring di Jakarta , Senin (14/6).
Mendagri menyampaikan, belanja Pemerintah menjadi belanja utama untuk membuat bertahannya ekonomi, baik pusat maupun daerah. Tak hanya itu, belanja lewat APBD juga dapat memancing swasta untuk turut bergulir dalam pergerakan ekonomi.
Baca juga : Dirjen Pol Dan PUM Kemendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat
Soal adanya kecenderungan realisasi penyerapan APBD yang kerap dilaksanakan di akhir tahun, Tito meminta pada masa pandemi kebiasaan tersebut diubah, untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama.
“Kalau itu dilakukan, maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat, sulit, karena belanja Pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama,” tegas Tito dikutip seskab.go.id.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, konsumsi rumah tangga dan belanja masyarakat merupakan kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi.
Lewat dana yang diturunkan Pemerintah melalui program kegiatan, diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau seandainya program bisa dieksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat, menstimulasi swasta, dan ini peredaran uang dari Pemerintah dan swasta bisa memperkuat konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, dan ekonomi bisa pulih bisa bangkit bergerak,” jelasnya.
Baca juga : Tito Warning Kepala Daerah: Belanja APBD Jangan Ditahan!
Dalam kesempatan sama, ia juga membeberkan realisasi belanja kabupaten/kota yang dinilainya masih rendah.
Data per 11 Juni 2021, realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen, dengan perincian realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen.
Padahal menurutnya, idealnya, pada pertengahan tahun, realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40-50 persen. “Setiap minggu saya akan evaluasi, tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program yang kalau bisa yang padat karya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 5 persen. Meski pada kuartal pertama terkontraksi sebesar 0,74 persen, namun sesuai dengan target pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan naik di kuartal kedua dengan target pertumbuhan sebesar 7 persen.
Baca juga : Hyundai Motor Kembali Buka Dealer Di Jakarta
Menurut Mendagri, target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila Pemerintah Pusat dan daerah bekerja sama dalam melakukan realisasi belanja agar pandemi Covid-19 dapat terselesaikan, dan ekonomi kembali bangkit.
“Pesan saya amanati belanja, panggil Sekda-nya, panggil OPD, genjot mereka untuk mengeksekusi program yang sudah direncanakan, dan segera eksekusi, belanja Pemerintah dan swasta membuat daya beli masyarakat meningkat, ekonomi akan baik,” pungkasnya. [MFA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
