Tito Warning Kepala Daerah: Belanja APBD Jangan Ditahan!

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian meminta, belanja lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak ditahan hingga akhir tahun. Menurutnya, APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. 

Terlebih, kata dia, uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penangangan pandemi Covid-19. “Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan, dibelanjakan,” kata Tito dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (14/6). 

Menurut Tito, belanja pemerintah menjadi belanja utama untuk membuat survivenya ekonomi baik pusat maupun daerah. Tak hanya itu, belanja lewat APBD juga dapat memancing swasta untuk turut bergulir dalam pergerakan ekonomi. 

Baca juga : Panglima TNI Pantau Penanganan Corona Di Bangkalan

Ia juga menjelaskan adanya kecenderungan realisasi penyerapan APBD yang kerap dilaksanakan di akhir tahun. Untuk itu, dia meminta, pada masa pandemi kebiasaan tersebut diubah, untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama. 

“Kalau itu dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat,” tandasnya. 

Menurutnya, konsumsi rumah tangga dan belanja masyarakat merupakan kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Lewat dana yang diturunkan pemerintah melalui program kegiatan, diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi. 

Baca juga : Hyundai Motor Kembali Buka Dealer Di Jakarta

“Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat, menstimulasi swasta, dan memperkuat konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, dan ekonomi bisa pulih bisa bangkit bergerak,” jelasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, ia membeberkan realisasi belanja Kabupaten/Kota yang dinilainya masih rendah. Data per 11 Juni 2021, realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen. Jika dirinci: realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen. 

Padahal menurutnya, idealnya, pada pertengahan tahun, realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40 hingga 50 persen. “Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program yang kalau bisa yang padat karya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya. 

Baca juga : Winning Meals Kachimeshi Berikan Dukungan Pada Atlet Nasional

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam melakukan realisasi belanja agar pandemi Covid-19 dapat terselesaikan, dan ekonomi kembali bangkit. 

“Tolonglah sekali lagi Bapak/Ibu sekalian, segera eksekusi, belanja pemerintah dan swasta membuat daya beli masyarakat meningkat, ekonomi akan baik,” pungkasnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.