Dark/Light Mode

Kementerian ESDM Awasi Lahan Bekas Tambang Terbengkalai

Senin, 12 Juli 2021 07:00 WIB
Bekas lahan tam­bang yang seringkali dibiarkan terbengkalai. (Foto : Dok. Kementerian ESDM).
Bekas lahan tam­bang yang seringkali dibiarkan terbengkalai. (Foto : Dok. Kementerian ESDM).

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia. Salah satunya, mengawasi bekas lahan tam­bang yang seringkali dibiarkan terbengkalai. Ini membahayakan masyarakat.

Direktur Pembinaan Pengu­sahaan Batubara Kementerian ESDM Sujatmiko menegaskan, penataan ulang fungsi lahan bekas tambang sudah ada sejak penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.

“Tambang kita ini sesungguhnya sejak awal dibangun 1967 sudah sangat perhatian kepada reklamasi atau pengelolaan lingkungan,” kata Sujatmiko di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, norma pengaturan lingkungan pertambangan ini berevolusi mengatur ten­tang sanksi administratif dan pidana.

Ada pun aturan tersebut hadir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Dan produk turunan hukumnya pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Baca Juga : 5 Poin Revisi Otsus Papua Disorot

Kemudian, kata Sujatmiko, aturan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Ta­hun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Kalau dulu pelaku usaha tam­bang tidak patuh tidak ada sanksi pidana. Sejak tahun 2020 bagi mereka yang tidak mereklamasi, di samping denda dan pencabu­tan izin, juga dapat dikenakan sanksi pidana,” tegasnya.

Sujatmiko menjelaskan, prin­sip dasar reklamasi selalu ter­intergrasi pada semua tahap pertambangan dari eksplorasi sampai pascatambang.

Dia menjelaskan, reklamasi tidak mungkin lepas dari perencanaan pertambangan. Kalau pertambangan tidak memiliki perencanaan reklamasi yang terintegrasi pemerintah, Direktorat Jenderal Minerba tidak akan mengeluarkan izin untuk beroperasi.

Pelaksanaan reklamasi juga harus dilakukan sesuai komit­men dalam dokumen ling­kungan, yang penyusunannya melibatkan para pemangku kepentingan.

Baca Juga : KPK Bakal Usut Aliran Duit Korupsi Ke Parpol

Nantinya, reklamasi dilakukan pada area terganggu meliputi lahan bekas eksplorasi, lahan bekas tambang, lahan bekas tim­bunan dan lahan bekas fasilitas penunjang.

Termasuk di dalamnya kegiatan pengeloaan air tambang (limpasan permukaan dan lim­bah). Khususnya pengendalian erosi dan sedimentasi.

Sujatmiko mengakui, selama kegiatan operasi produksi per­tambangan terdapat lahan yang terganggu. Namun, seiring adanya reklamasi akan mengurai permasalahan tersebut.

“Tutupan vegatasi setelah pasca tambang lebih baik dari sebelum tambang,” ujarnya.

Dari 10,83 juta hektar wilayah tambang di Indonesia yang memperoleh izin usaha, hanya 248,6 ribu hektar yang dibuka untuk kegiatan pertambangan.

Baca Juga : Golkar Dorong Wali Kota Parepare Nyalon Gubernur

“Lahan yang dibuka untuk operasional tambang hanya 2,2 persen dari total wilayah yang mendapatkan izin dan seper­tiganya sudah direklamasi,” ungkapnya.

Untuk melakukan penga­wasan ketat, lanjut Sujatmiko, Kementerian ESDM akan meng­gunakan kombinasi teknologi machine learning dan artificial intelligence dalam pengolahan citra dan geodatasets. [KPJ]