Yuk, Kita Hantam Saja Pelaku Korupsi Bansos

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak publik mengawasi dana bantuan sosial (bansos).

Sebab, selain anggarannya besar, alokasi dana itu sangat diperlukan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat tak segan-segan melapor jika ditemukan dugaan penyelewengan ke lapor:go.id atau jaga.id.

“Dana perlindungan sosial yang berasal dari APBN (Ang­garan Pendapatan Belanja Neg­ara) adalah uang kita,” ungkap Ani-sapaan akrab Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram pribadinya, kemarin.

Baca juga : PT Indonesia Power Siap Produksi Oksigen

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut­kan, APBN 2021 menyiapkan Rp 187,84 triliun untuk ang­garan perlindungan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Paling besar, lebih dari 40 persen untuk menjaga daya tahan masyarakat Indonesia da­lam menghadapi pandemi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menambahkan, mengawasi dana penanganan Covid-19, merupa­kan tanggung-jawab bersama.

“Kita hantam saja yang korupsi itu. Tidak boleh dikorupsi,” tegasnya.

Suahasil menjelaskan, dana APBN yang digunakan untuk penanganan Covid-19 berasal dari rakyat yang berasal dari uang pajak. “Kalau tidak cukup, kita berutang. Duit utang yang kita pakai buat menangani Covid-19,” ujarnya.

Baca juga : 6 Aktivitas Ini Rawan Penularan Covid-19, Tertinggi Makan Dan Minum Di Restoran

Suahasil mengungkapkan, be­lanja pemerintah dari APBN seki­tar Rp 2.700 triliun. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Rp 15,434 triliun.

Itu berarti, papar dia, kontribusi Pemerintah terhadap PDB hanya seperenam. Mayoritas dari konsumsi yakni berkisar antara Rp 8.500 triliun -Rp 9.000 triliun.

Menurutnya, jika Covid-19 membuat belanja masyarakat turun, tentu membuat ekonomi nasional merosot. Inilah fungsi stimulus APBN untuk menahan.

“Kami kalau mendengar ada uang APBN yang dikorupsi, sebel banget. Nyarinya susah, kumpul­kan pajak, kumpulkan bea keluar, kumpulkan penerimaan negara bukan pajak, lalu ada yang main-main pakai duitnya,” ketusnya.

Baca juga : Ayo, Konglomerat, Ada Yang Mau Niru

Sebelumnya, ekonom senior Didik J Rachbini mengatakan, APBN memiliki masalah berat di masa pandemi ini.

Menurutnya, ada lima faktor di dalam APBN yang berpo­tensi menyebabkan krisis di kemudian hari.

Faktor tersebut antara lain, defisit primer yang semakin melebar dan tidak terkendali, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan naik, dan pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berpotensi menjadi masalah di masa depan.

“APBN di masa pandemi ber­potensi menyebabkan krisis. Ini berat. Mestinya APBN dijaga, krisis disembuhkan dari institusi yang tidak krisis,” ujarnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.