RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi melaporkan, bahwa pergerakan investasi selama semeteri pertama 2021 telah menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan  di Sidang Tahunan MPR  bersama DPR dan DPD Tahun 2021 di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin. (16/8)

Ia mengatakan, perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

"Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," kata Presiden.

Berita Terkait : Jawa Barat Sumbang Kematian Tertinggi, Sekaligus Kasus Sembuh Terbanyak

Lebih lanjut Jokowi menyebutkan, pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp 442,8 triliun, dengan rincian 51,5 persen di Luar Jawa, dan 48,5 persen di Jawa. Investasi selama kuartal pertama ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.

"Penambahan investasi diharapkan bisa memenuhi target Rp 900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan," kata Jokowi .

Presiden juga menyampaikan berbagai kemudahan yang disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar.

Hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Berita Terkait : Kuliah Kewirausahaan, Menpora Ingin Mahasiswa Jadi Pencipta Lapangan Kerja

"Kolaborasi di dunia usaha ini untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang berkelanjutan," jelas Jokowi.

Di sisi lain, Presiden menekankan perkembangan sektor pangan terus diupayakan Pemerintah untuk membangun kemandirian pangan.

Presiden menyebut transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, juga turut menjadi perubahan penting dalam perekonomian nasional.

Pemerintah, kata Presiden, juga terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Berita Terkait : KKP Ngebet Revitalisasi Pelabuhan Pengambengan Bali

Menurutnya, digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus, sudah lebih dari 14 juta UMKM, atau 22 persen dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik.

"Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global," katanya.

Adapun pada tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp 253 triliun. Nilai ini, menurut Presiden, diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 330,7 triliun di tahun 2021.[MFA]