KPK Dalami Negosiasi Dan Realisasi Pembayaran Tanah Munjul

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kecocokan antara harga negosiasi dengan realisasi pembayaran dari pihak Perumda Pembangunan Sarana Jaya kepada PT Adonara Propertindo, terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

Hal tersebut didalami tim penyidik komisi antirasuah saat memeriksa tiga tersangka dalam kasus ini. Ketiganya, yang menjadi saksi bagi satu sama lain, adalah eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian.

"Masing-masing diperiksa dalam kapasitas untuk saling menjadi saksi. Tim penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan nilai harga negosiasi dan realisasi pembayaran dari pihak Perumda Sarana Jaya kepada PT AP (Adonara Propertindo)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, lewat pesan singkat, Kamis (29/7).

Baca juga : Garap Pejabat Sarana Jaya, KPK Dalami Mark Up Harga Tanah Di Munjul

Sebelumnya KPK juga mendalami negosiasi harga penawaran tanah di wilayah Munjul yang diduga telah ada kesepakatan untuk digelembungkan alias mark up.

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

Kelimanya adalah mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar, serta PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

Baca juga : PHOENIX Donasikan Suplemen Herbal Bagi Pedagang Pakan Burung

KPK menduga, pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul oleh Perumda Sarana Jaya dilakukan dengan tidak sesuai prosedur.

Antara lain tidak adanya kajian kelayakan objek tanah, tidak dilakukan kajian appraisal dan didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Kemudian, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate, serta adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtuwene dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

Baca juga : KPK Telisik Pembahasan Anggaran Tanah Munjul

Atas perbuatan para tersangka, negara diduga dirugikan sedikitnya Rp 152,5 miliar. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.