Keberlanjutan Bisnis Gas Bumi Perlu Dukungan Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk berharap dukungan dari Pemerintah terutama terkait keberlanjutan bisnis gas bumi karena peranan vital dalam transisi energi nasional.

Division Head Corporate Planning PGN Lely Malini, mengatakan untuk keberlangsungan penyaluran gas eksisting, diperlukan penyiapan infrastuktur tambahan untuk pasokan LNG, dengan harga yang kompetitif.

“Selain itu, perlu ada kajian bersama terkait harga gas bumi terkait penugasan penyaluran gas bumi tertentu di bidang industri. Khususnya insentif dan kompensasi yang dikeluarkan badan usaha,” kata Lely saat DETalks bertajuk “Optimalisasi Penggunaan Gas Bumi Menuju Transisi Energi” yang digelar secara virtual, Selasa (24/8).

Baca juga : PPKM Diperpanjang, Ini Syarat Perjalanan Terbaru

Menurut Lely, PGN mengharapkan ada data demand yang lebih akurat sehingga bisa mengoptimalkan kapasitas dan infrastruktur yang dimiliki. Dengan demikian, bisa terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina melakukan beberapa program. Di antaranya, gasifikasi kilang, gasifikasi penyediaan tenaga kelistrikan dan juga penyediaan jaringan gas rumah tangga.

“Kami merencanakan, pada 2022 sampai 2026 ada satu juta jaringan terpasang, baik dengan pembiayaan oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) maupun pembiayaan oleh PGN,” kata Lely.

Baca juga : Puskesos-SLRT Perkuat Sistem Perlindungan Sosial

Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Subholding Upstream Pertamina John H Simamora, mengatakan pemanfaatan gas bumi yang lebih optimal dapat dilakukan dengan membangun kesepahaman bersama, bahwa gas bumi adalah pilihan yang tepat dalam masa transisi energi.

Tanpa kesepahaman bersama, nasib gas bumi akan seperti minyak. “Kesepahaman itu kemudian diturunkan dalam kebijakan yang mendorong optimasi gas bumi, sehingga antara suplai dan demand, bisa berjalan beriringan,” kata John.

Menurut dia, banyak potensi gas yang dimiliki Pertamina di berbagai wilayah, terutama di wilayah Indonesia Timur, tetapi belum bisa dimonetisasi karena belum tersedia infrastruktur.

Baca juga : LKS Tripartit Nasional Dukung Pemerintah Atasi Dampak Pandemi

“Gas memang sudah saatnya. Tetapi harus nyata dan jelas. Kami sudah banyak bicara soal ini, tetapi faktanya, tidak banyak berubah,” jelas John.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.