Dark/Light Mode
Sebelumnya
Kondisi ini juga akan berpengaruh pada realisasi target penerimaan pajak 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Shortfall perpajakan bisa mencapai di kisaran Rp 100 triliun.
Ia juga menggarisbawahi sektor keuangan. Menurutnya, pemerintah bersama KSSK harus fokus mentransmisikan dana pihak ketiga di bank.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, pemulihan ini belum bisa dipastikan bersifat tetap. Karena selesai dari krisis pandemi, sudah ada kenaikan tekanan eksternal. Meski indikatornya menunjukkan tren positif, pemerintah jangan lengah.
Baca juga : Sri Mulyani Ceria Banget
Karena ada sejumlah tantangan. Pertama, risiko kenaikan minyak mentah dunia. Di beberapa negara seperti China dan Inggris sudah mengalami krisis energi. Fenomena ini bisa menular ke Indonesia.
Jika tidak diantisipasi, harga minyak meroket dan menyebabkan penyesuaian terhadap BBM nonsubsidi, tarif listrik, dan elpiji. Jika hal ini terjadi, efeknya akan inflasi. Tappering off yang dilakukan The Fed juga dikhawatirkan membuar arus modal keluar dari Indonesia. Alhasil, nilai tukar rupiah melemah.
“Seperti 2013. Tappering off-nya berlangsung sampai tiga tahun efeknya, dari 2013-2015. Jangan sampai lengah, jangan terjebak pada indikator yang sifatnya temporer. Tapi harus mengantisipasi gejolak dalam jangka menengah,” pesan Bhima.
Baca juga : Ekonomi Belum Pulih, Petani Dan Industri Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok
Krisis gagal bayar, khususnya di China juga akan menghambat ekspansi di sektor konstruksi di negara lain, termasuk Indonesia. Begitu juga dengan instabilitas geopolitik yang terjadi di Timur Tengah dan Amerika Serikat sehingga berdampak pada recovery global.
Bhima mengimbau agar membuat kebijakan yang pro terhadap pemulihan ekonomi. Bukan yang justru menghambat, seperti kenaikan tarif PPN. Pengamatannya, masyarakat kelas menengah sudah mengantisipasi dengan menahan belanja, karena khawatir harga barang naik.
“Jangan juga buru-buru memangkas jaminan dan belanja sosial secara signifikan. Karena masih banyak masyarakat kelas menengah dan bawah masih butuh bantuan pemerintah. Setidaknya sampai 2023. Kalau terlalu cepat mencabut, dikhawatirkan kembali terjadi kontraksi ekonomi,” pungkasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
