Dark/Light Mode

Perekonomian Belum Pulih

Secara Politik, Penurunan Anggaran PEN Sulit Dipahami

Minggu, 22 Agustus 2021 05:30 WIB
Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN) (Foto : Istimewa).
Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN) (Foto : Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemangkasan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, menimbulkan pro kontra. Realisasinya, diharapkan bisa berjalan lebih baik.

Ekonom Institute For Development Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, dana PEN harusnya ditambahkan, bukan dipangkas. Sebab, kasus Covid-19 masih tinggi.

“Kalau lihat data 2021, (anggaran PEN) hanya 7,8 pesen dari GDP (Gross Domestic Product). Sementara banyak anggaran yang masih bisa direlokasikan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Esther dalam program Market Review IDX Channel, Kamis (29/7/2021).

Berita Terkait : Survei Charta Politica: 72,4 Persen Responden Bersedia Divaksin

Seperti diketahui, dana PEN terbagi untuk enam klaster yaitu kesehatan, bantuan sosial (bansos), insentif UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan korporasi, Pemerintah Daerah (Pemda), dan sektor usaha lainnya.

Menurut Esther, sektor kesehatan dan bansos harus mendapatkan anggaran lebih besar. Karena, hal itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Esther mengkritik masih lambatnya realisasi anggaran PEN.

Berita Terkait : Imigrasi Buka Suara Soal Tuduhan Aniaya Diplomat Nigeria

“Realisasi anggaran dari Pemerintah masih relatif lambat karena memang proses relokasi dari pencairan dana tidak instan. Jadi itu yang harus dikejar, harus ada upaya lain untuk serapan,” katanya.

Pengamat kebijakan publik dan ekonomi dari Universitas Indonesia Rissalwan Habdy Lubis menilai, dari sisi ekonomi, pemangkasan anggaran PEN tahun 2022 memang harus dipertimbangkan.

“Sepertinya Pemerintah mengasumsikan perekonomian kita sudah membaik, terlihat di Kuartal II-2021. Ekonomi sudah tumbuh hingga 7 persen. Kita sudah keluar dari resesi, jadi anggaran untuk pemulihan ekonomi bisa dikurangi,” kata Rissalwan kepada Rakyat Merdeka.

Berita Terkait : Ekonomi Tumbuh 7 Persen, DPR Ingatkan Pemerintah Tetap Waspada

Menurutnya, saat perekonomian negara mulai tumbuh positif maka pertumbuhan ekonomi harus didorong secara natural, tanpa perlu negara menggelontorkan anggaran yang besar untuk menggerakkan perekonomian.

Namun dari sisi politik, lanjutnya, pengurangan anggaran PEN tahun depan bisa dianggap tidak wajar. Karena, dengan anggaran lebih dari Rp 700 triliun saja di tahun lalu, banyak indikator pertumbuhan ekonomi belum kembali seperti sediakala sebelum pandemi. Kok, sekarang mau dikurangi.

“Ini harus dijelaskan Pemerintah. Apakah nantinya dengan anggaran yang lebih kecil bisa maksimal mendongkrak pertumbuhan ekonomi di 2022.” katanya.
 Selanjutnya