Dewan Pers

Dark/Light Mode

Menkeu Indonesia dan Malaysia Optimalkan Kerja Sama Kepabeanan

Jumat, 12 Nopember 2021 13:20 WIB
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Menkeu Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz usai penandatanganan tentang Kerja Sama dan Bantuan Administrasi Timbal Balik Bidang Kepabeanan di Istana Bogor, Rabu (10/11). (Foto: Facebook)
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Menkeu Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz usai penandatanganan tentang Kerja Sama dan Bantuan Administrasi Timbal Balik Bidang Kepabeanan di Istana Bogor, Rabu (10/11). (Foto: Facebook)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan Menkeu Malaysia, Tengku Zafrul Tengku Abdul Azis melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Bantuan Administrasi Timbal Balik Bidang Kepabeanan di Istana Bogor,  Rabu (10/11). 

“Kerja sama ini merupakan upaya untuk terus mendorong komunikasi, dan bantuan timbal balik di bidang kepabeanan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari dikutip dalam keterangannya, Jumat (12/11)

Nota Kesepahaman ini merupakan payung hukum yang diinisiasi Kastam Diraja Malaysia, dan disambut baik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) Kementerian Keuangan dalam Bilateral Meeting kedua Administrasi Kepabeanan ke-12 yang diselenggarakan di Melaka, Malaysia tahun 2014. 

Pada Agustus 2021, Rahayu menyebutkan, kedua belah pihak telah melakukan finalisasi dan menyepakati draft Nota Kesepahaman tersebut. Sehingga, dapat ditandatangani oleh Menkeu masing-masing Negara. 

Berita Terkait : Pemda Wajib Optimalkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Ruang lingkup Nota Kesepahaman mencakup pertukaran data atau informasi yang bersifat administratif dan intelijen, capacity building untuk kedua pihak, serta mengakomodasi pertukaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi pada Badan Pelaksana Nota Kesepahaman ini adalah Bea Cukai dan Kastam Diraja Malaysia. 

“Kerja sama kedua negara ini di bidang kepabeanan sudah terjalin sejak lama. Salah satu bentuknya adalah Annual Bilateral Meeting, yang diagendakan setiap tahun mulai dari tahun 2003,” ungkapnya. 

Pertemuan rutin tahunan ini merupakan pertemuan level Direktur Jenderal masingmasing Administrasi Kepabeanan sebagai forum diskusi isu-isu kepabeanan di kedua negara dan meningkatkan kerja sama yang ada. 

Bentuk kerja sama lainnya adalah pengawasan bersama di wilayah perbatasan. Operasi di bidang pengawasan seperti Patroli Koordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (Patkor Kastima) dan joint task force on narcotics dilakukan secara berkesinambungan.

Berita Terkait : Mantap, Kopi Indonesia Rambah Pasar Balkan Eropa

Kerja sama ini telah berhasil menggagalkan beberapa upaya pelanggaran hukum di bidang Kepabeanan. 

Ia berharap momentum penandatanganan Nota Kesepahaman ini dapat menjadi landasan hukum atas kerja sama yang telah terjalin, di antara kedua negara. Serta dapat membuka peluang kerja sama lainnya yaitu perdagangan lintas batas dan keuangan syariah. 

Dengan demikian,  diharapkan dapat meningkatkan sinergi di dalam pengawasan perbatasan Indonesia-Malaysia hingga mewujudkan penurunan tingkat pelanggaran kepabeanan dan cukai. 

Sementara itu, dalam pertemuan itu, Menkeu Indonesia dan Malaysia, berbagi pengalaman serta pemahaman terkait penanganan krisis keuangan global dan krisis akibat pandemi Covid-19, termasuk langkah kebijakan extraordinary dalam menangani ketidakpastian sebagai dampak pandemi. 

Berita Terkait : Toma Maritime Ingatkan Pemerintah Soal Hak Nelayan

Kedua Menteri Keuangan juga saling berbagi mengenai berbagai kebijakan di masa pandemi, termasuk mengelola progress pemulihan ekonomi dan konsolidasi fiskal. 


Ke depan, kedua belah pihak sepakat untuk berbagi perhatian dan akan semakin mempererat kerja sama di berbagai bidang terkait isu ekonomi, keuangan dan fiskal, termasuk pengembangan sektor keuangan Islam dan pendalaman sektor keuangan. 

“Beberapa hasil kerja sama Bea Cukai dan Kastam Diraja Malaysia tersebut adalah menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal, seperti narkotika, barang bekas, barang yang dilarang dan dibatasi serta hasil hutan illegal,” pungkasnya. [MFA]