Dark/Light Mode

Mau Right Issue, Waskita Tunggu PP PMN

Senin, 15 November 2021 17:51 WIB
Ilustrasi Waskita Karya. (Foto: ist)
Ilustrasi Waskita Karya. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Waskita Karya (Persero) Tbk memperoleh penjaminan pemerintah untuk fasilitas modal kerja sindikasi dan dalam waktu dekat ini. Pemerintah juga sedang melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden (RPP) atas Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada perseroan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan, Taufik Hendra Kusuma mengatakan, penerbitan PP PMN diperkirakan terlaksana di akhir November 2021. Setelah PP PMN terbit, pernyataan efektif OJK atas rights issue saham Waskita akan menyusul terbit.

Baca juga : BRI Catat Kelebihan Permintaan 1,53 Persen

Menurutnya, harga pelaksanaan rights issue akan ditetapkan oleh Menteri BUMN setelah mendapatkan usulan dari Tim Privatisasi Kementerian BUMN dan Joint Lead Arranger (JLA). "Saat ini kami sedang berdiskusi intensif dengan Kementerian BUMN dan JLA terkait usulan harga pelaksanaan rights issue,” jelas Taufik di Jakarta, Senin (15/11).

Ia menambahkan, rangkaian pelaksanaan aksi korporasi rights issue dapat selesai sebelum penutupan tahun 2021. Selanjutnya di 2022, perseroan akan fokus pada penyelesaian proyek dan peningkatan nilai kontrak baru.

Baca juga : Soal Nasib Azis, MKD Tunggu Pernyataan KPK

Sementara SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Ratna Ningrum membeberkan, dari hasil non-deal roadshow yang dilakukan, kisaran harga kemungkinan akan mengacu pada kombinasi harga historis dan konsensus analis atas target price Waskita.

"Dengan perkembangan terakhir, penetapan harga bawah sesuai Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan ke bursa kemungkinan tidak akan dilakukan,” tambah Ratna.

Baca juga : Baru 60 Persen Warga Yang Patuhi Prokes

Sebelumnya, perseroan juga telah melakukan penandatanganan Momerandum of Understanding (MOU) bersama Amoco Construction Group untuk proyek konstruksi di Sudan Selatan. Proyek ini merupakan salah satu proyek potensial yang akan dikerjakan konstruksinya oleh Perseroan, dan melibatkan hubungan G2G antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Sudan Selatan.

Selain proyek Sudan Selatan, Perseroan juga telah menandatangani MoU dengan Binladin Contracting Group-UAE dalam rangka rencana kerjasama konstruksi di Uni Emirat Arab dan negara lainnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.