Dark/Light Mode

Cegah Korupsi Di Dunia Usaha

Kadin Indonesia Perkuat Kerja Sama Dengan Penegak Hukum

Senin, 15 November 2021 20:09 WIB
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (Foto: Istimewa)
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengungkapkan, pihaknya akan memperkuat kerja sama dengan berbagai penegak hukum, dari mulai KPK, Polri, hingga Kejaksaan, untuk bergotong royong membuat sistem mencegah terjadinya korupsi dari sisi dunia usaha. Mengingat, pada dasarnya setiap pengusaha senantiasa memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya, yakni untuk membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya mensejahterakan rakyat.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menerangkan, tidak mungkin pengusaha mau secara sadar melakukan tindakan melanggar hukum seperti menyuap pejabat ataupun tindakan korupsi lainnya yang berujung pada penjara. Jika dicermati lebih dalam, sebagian besar kasus korupsi yang menimpa dunia usaha tidak lain disebabkan karena berbelitnya perizinan. Juga dikarenakan sistem politik yang tidak sehat, yang disebabkan pada terkooptasinya dunia usaha karena masalah dukung-mendukung calon pejabat publik tertentu.

Baca juga : Sowan Ke Indonesia, Menlu Mahuta Bahas Kerja Sama Sektor Transisi Energi RI-Selandia Baru

“Untuk membangun sistem dunia usaha dan politik yang sehat, Kadin memerlukan dukungan dari para penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan," ujar Bamsoet, usai memimpin rapat perdana Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Indonesia, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (15/11).

Rapat ini diikuti jajaran Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Indonesia, antara lain Sekretaris Junaidi Elvis, Wakil Kepala Badan Penegakkan Hukum Raldy Engelen Pattipeilohy, Wakil Kepala Badan Pertahanan dan Keamanan M Rizky Pratama Soekarno Putra,  Kepala Badan Hubungan Kadin dengan Polri Robert J Kardinal, Kepala Badan Hubungan Kadin dengan Kejaksaan Ahmad Sahroni, Kepala Hubungan Kadin dengan KPK Mukhamad Misbakhun, Kepada Bidang Hubungan Kadin dengan BIN Suprayogi Soepaat, Kepala Hubungan Kadin dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Muthowali Kuntjoro, Kepala Hubungan Kadin dengan Lemhannas Amran Nukman, Kepala Hubungan Kadin dengan TNI Desi Albert Mamahit, serta Kepala Hubungan Kadin dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tengku Irvan Bahran. Hadir pula Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Hotasi Nababan.

Baca juga : Persib Tak Pernah Kalah, Kiper Teja: Jangan Terlena Ya!

Ketua MPR ini menjelaskan, penguatan kerja sama juga akan dilakukan dengan Kementerian Pertahanan, BIN, BAIS TNI, Lemhannas, TNI, hingga BSSN. Dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, Kadin berperan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha produksi Alutsista nasional, sehingga pemenuhan Alutsista TNI bisa dipenuhi dari dalam negeri, tidak terus bergantung pada impor.

"Kerja sama dengan BIN dan BAIS TNI akan menyasar kepada sharing informasi, khususnya terkait situasi perekonomian global dari kacamata pengusaha dan efeknya terhadap pertahanan dan kedaulatan bangsa. Misalnya terkait perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok yang masih akan terus berlanjut, maupun kondisi perekonomian di Timur Tengah, serta bagaimana dampaknya terhadap Indonesia," jelas Bamsoet.

Baca juga : Lawan Persib, Macan Kemayoran Kehilangan 8 Pemain

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, penguatan kerja sama dengan Lemhannas antara lain dilakukan untuk menguatkan wawasan kebangsaan, baik dari sisi para anggota Kadin maupun untuk masyarakat luas. Mengingat untuk menciptakan ketahanan ekonomi, juga diperlukan terwujudkan ketahanan nasional yang mampu menghadapi berbagai ancaman dalam berbagai bentuk. Seperti gangguan separatisme, terorisme, konflik komunal, radikalisme, serta berbagai bentuk gangguan lainnya.

"Sementara, penguatan kerja sama dengan BSSN akan dilakukan antara lain untuk memperkuat ketangguhan perekonomian nasional menghadapi cyber crime, cyber attack, hingga cyber war. Tidak menutup kemungkinan Kadin melalui Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan bersama BSSN juga akan membuat cyber threat map (peta serangan siber) sebagai big data untuk kemudian dianalisis berbagai potensi dan pola serangannya. Sehingga bisa meminimalisir dampak berbagai serangan siber terhadap perekonomian nasional," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.