Transformasi Digital Mampu Hemat Anggaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan selama dua hari (18-19/11) di Bogor. 

Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. Ir. Roni Dwi Susanto., M.Si, mengatakan, LKP Pmemanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), bisa menghemat hingga 90 triliun melalui e-tendering dan e-purchasing, tidak hanya itu, LKPP melakukan kolaborasi teknologi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) melalui integrasi sistem, seperti OSS BKPM untuk data perijinan usaha, Kementerian Keuangan untuk data Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk data Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dengah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Selanjutnya LKPP juga melakukan kolaborasi teknologi dengan K/L/PD dan e-marketplace meluncurkan program Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) memudahkan pelaku usaha mikro dan usaha kecil berperan aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai pengadaan maksimal Rp50 Juta. 

Baca juga : Wisata Digital KUPS Tembus Pasar ASEAN

“Program Bela Pengadaan merupakan bagian dari gerakan #banggabuatanindonesia sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID-19 terhadap kegiatan perekonomian khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil. Selain itu, diharapkan Bela Pengadaan dapat mempermudah proses belanja langsung dan mendukung adanya pembinaan UMK untuk Go-Digital. Sampai dengan saat ini, Program Bela Pengadaan sudah melibatkan 71 K/L/PD.” Ungkap Roni pada saat pembukaan Rakornas.

Dengan mengambil tema “Transformasi Digital Dan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Upaya LKPP lainnya adalah dengan membentuk SDM Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten dan profesional serta kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang unggul dan modern. Keberadaan JF PPBJ sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat mewujudkan  pengelolaan pengadaan menjadi lebih profesional, jelasnya.  

Baca juga : Transformasi Digital di Masa Pandemi

“Jika semua Pengguna Anggaran disiplin dan konsisten menjalankan ketentuan ini, proses pengadaan menjadi terencana dan berbagai kegiatan sudah dapat dilaksanakan melalui Tender Pra-DIPA/DPA SKPD sehingga pada akhirnya masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.” Tegas Roni.

Untuk bisa mengejar angka 40% sesuai mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berarti belanja pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil harus ditingkatkan lagi. “Pimpinan Kementerian, Lembaga dan Kepala Daerah didorong untuk berkontrak dengan UMK untuk paket pengadaan yang nilainya s.d Rp2,5 Miliar, sementara untuk paket pengadaan yang nilainya di atas Rp2,5 Miliar dapat berkontrak dengan Usaha Besar dan Menengah yang tetap melibatkan peran UMK dan penggunaan Produk Dalan Negeri (PDN) dalam pemenuhan barang/jasanya. “ lanjut Roni.

Baca juga : Inovasi Teknologi Digital, Senjata Ampuh Pertamina Bangkitkan UMKM Saat Pandemi

Di samping itu, lanjutnya, LKPP telah menyediakan laman khusus bagi Usaha Kecil pada portal pengadaan nasional untuk memberikan informasi yang terkait Usaha Kecil secara luas, antara lain informasi tentang jumlah pelaku Usaha Kecil, potensi nilai belanja pengadaan untuk Usaha Kecil, dan jenis komoditas pada katalog elektronik yang dijual oleh Usaha Kecil, tutupnya. [ARM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.