Dark/Light Mode

Microsoft Luncurkan Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik

Kamis, 3 Juni 2021 04:12 WIB
Microsoft Luncurkan Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik

RM.id  Rakyat Merdeka - Microsoft membentuk Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik pertama. Dewan ini menyatukan pembuat kebijakan dari pemerintah dan lembaga negara, serta pemimpin teknologi dan industri, dengan tujuan membangun saluran komunikasi yang kuat untuk mengatasi ancaman siber, serta berbagi praktik terbaik di antara seluruh negara yang berpartisipasi. 

Bergabung dengan Dewan ini adalah 15 pembuat kebijakan dari Brunei, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang didukung oleh praktisi keamanan siber profesional dari Microsoft. Pada Microsoft APAC Public Sector Summit yang digelar 6 Mei 2021 lalu, CEO Microsoft,  Satya Nadella dalam keterangannya menjelaskan bahwa selama setahun terakhir, Microsoft telah menyaksikan gelombang kedua transformasi digital, dan pemerintah telah mempercepat adopsi teknologi untuk membangun ketahanan. 

Baca Juga : Hal yang Harus Dihindari Saat Bikin Konten Bagi YouTuber Pemula

Satya menekankan pentingnya memiliki fondasi digital yang kuat bagi kesuksesan sektor publik, dan hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi strategi berbasis data. Satya juga memperkuat komitmen Microsoft terhadap rencana pemberdayaan nasional yang diberlakukan melalui pembentukan wilayah pusat data baru di Selandia Baru, Indonesia, dan Malaysia. 

Pada acara yang sama, Ann Johnson, Corporate Vice President, Security Compliance and Identity menyelenggarakan panel Keamanan Siber bertajuk 'Membangun ekosistem pertahanan siber global yang tangguh'. 

Baca Juga : Canon Raih BLI 2021 Outstanding Achievement Award

Ann membagikan bahwa tren yang Microsoft lihat dalam kejahatan dunia maya cenderung mengikuti isu yang muncul setiap harinya, di mana aktor jahat mengubah infrastruktur mereka untuk menarik perhatian berdasarkan berita hari itu. Agar organisasi dan pemerintah tetap terlindungi, pola pikir zero-trust perlu diterapkan. Itulah sebabnya Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik dibentuk, agar para pemangku kepentingan dalam ekosistem dapat berkolaborasi dalam memprioritaskan pertahanan keamanan siber nasional. [ARM]