Dewan Pers

Dark/Light Mode

Gandeng ARFI, Kementerian PUPR Dorong Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

Kamis, 18 Nopember 2021 08:12 WIB
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud. (Foto: Istimewa)
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sektor konstruksi menjadi salah satu sektor prioritas yang saat ini terus digenjot pemerintah. Sektor ini mendapat prioritas karena dinilai mampu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ekonomi Nasional.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nicodemus Daud mengatakan, pihaknya juga terus berupaya mendorong kemajuan industri rantai pasok nasional sebagai penopang utama pembangunan infrastruktur ini.

Berita Terkait : Menteri Basuki Tekankan Pentingnya Kualitas Konstruksi Bendungan

Salah satu langkah yang diambil untuk menunjang upaya tersebut, menurut Nicodemus adalah dengan menyusun big data rantai pasok MPK (Material Peralatan Konstruksi) serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Guna mempercepat penyusunan big data rantai pasok MPK, belum lama ini, Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK).

Berita Terkait : REI Gandeng 99 Group Luncurkan Pusat Informasi Terintegrasi

Dengan Permen ini, sudah seharusnya produsen material konstruksi dan pemilik peralatan konstruksi melakukan pencatatan pada Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK). SIMPK ini sendiri merupakan bagian dari sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi.

“Saat ini kami tengah gencar-gencarnya untuk mempromosikan Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK)," ujar Nicodemus, Rabu (17/11).

Berita Terkait : Manfaatkan Lalat BSF, KPI Kembangkan Peternakan Dan Pertanian Terintegrasi

Upaya PUPR ini mendapat sambutan dari ARFI (Asosiasi Roll Former Indonesia). Pencatatan data ini akan menjadi alat bagi PUPR untuk melakukan banyak hal seperti perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

"Nanti pada saat tender, program Sistem Informasi HPS terintegrasi (SIPASTI) yang digunakan untuk menyusun analisis harga itu juga nantinya dapat menggunakan data dari SIMPK ini,” terang Nicodemus.
 Selanjutnya