Dark/Light Mode

Mendagri Tegur Pemda Yang Realisasi APBD Rendah

Kamis, 25 November 2021 15:10 WIB
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian (Foto:net)
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian (Foto:net)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegur Pemerintah Daerah yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya masih terbilang rendah. Tito minta Pemda patuhi  arahan Presiden Jokowi dalam merealisasikan APBD .
 
"Percepatan realisasi APBD adalah salah satu arahan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/11).
 
Tito mengatakan, bahwa realisasi belanja APBD berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
Menurut Mendagri, belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat.
 
Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid -19.
 
"Kita tahu bahwa lebih dari Rp 700 triliun anggaran dari Pemerintah Pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang-undang," kata Mendagri.
 
Mendagri menyebutkan, terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah.

Berita Terkait : Sri Mulyani Gerah Belanja Pemda Masih Rendah

Ia mengingatkan, kepada daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat realisasi belanjanya.
 
"Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai dengan aturan," katanya.
 
Untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri pun akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai realisasi APBD setiap minggunya.
 
Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.
 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021, dari 34 provinsi, hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen.
 
Sementara itu, 26 provinsi lainnya realisasi belanja APBD diketahui masih di bawah 70 persen. Daerah-daerah tersebut, di antaranya Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Bara, Sulawesi Tenggara, dan Jambi.

Berita Terkait : Bandar Narkoba Yang Tabrak Polisi Digelandang Ke Polres Jakpus

Data Kemendagri mencatat ada kabupaten dengan realisasi belanja APBD di bawah 50 persen, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, dan Kupang.
 
Sedangkan daerah yang realisasi belanja yang masih terbilang rendah, di antaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, dan Palembang. [MFA]