Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Mahfud Minta Pemda Konsisten Jalankan Reformasi Birokrasi

Rabu, 1 Desember 2021 16:23 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Ist)
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD mengingatkan betapa pentingnya reformasi birokrasi di dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan benar.

"Reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang prima," kata Mahfud MD dalam seminar nasional reformasi birokrasi dengan tema Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah Melalui Komitmen Pimpinan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (1/12).

Mahfud menyebut, birokrasi pemerintah adalah sebuah alat yang paling efektif bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahannya dengan lebih baik. "Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ingatnya.

Baca juga : Gus Muhaimin Desak Kemnaker Pastikan Jaminan Sosial Eks Atlet

Jika pemerintah menjalankan reformasi birokrasi dengan baik dan benar, maka pelayanan publik akan jauh lebih baik. Reformasi birokrasi merupakan hal yang penting dan menjadi urusan bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sayangnya, reformasi birokrasi tidak akan berjalan jika mentalitas para birokrat dan pimpinannya tidak menjalankannya dengan semestinya.

Salah satu penyakit yang menghambat berjalannya reformasi birokrasi adalah merasa dilayani, bukan merasa harus melayani publik. "Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik sebagai orang yang minta dilayani, tetapi tidak mau melayani. Misalnya menyebabkan pelayanan yang lambat, prosedur berbelit-belit dan budaya afiliasi yang merekat sehingga dapat mendorong terjadinya praktik KKN," beber mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Lebih lanjut, Mahfud menekankan, komitmen kuat dan pemimpin yang mempunyai keinginan untuk membawa birokrasi agar birokrasinya lebih maju akan selalu mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerjanya masing-masing.

Baca juga : Menpora Minta Media Ikut Sosialisasikan DBON Pada Masyarakat

"Tanpa komitmen pemimpin dan pimpinan mustahil terjadi perubahan. Pemimpin harus punya komitmen melakukan modernisasi birokrasi di antaranya melalui penerapan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, mempercepat pelayanan pada masyarakat," tutur Mahfud.

Tidak hanya itu, Mahfud juga menuturkan, petunjuk dan pelaksanaan dari reformasi birokrasi sebenarnya sudah ada, tinggal para pimpinan pemerintah daerah di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota mau menjalankannya atau tidak.

"Grand design reformasi birokrasi berdasar Perpres 81 tahun 2010 telah berjalan kurang lebih 11 tahun dan kali ini telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir," ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.