RPL, Solusi Peningkatan Kapasitas Penggiat Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menghadiri Diseminasi Panduan Penyelenggaraan Program Pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di Jakarta, Jumat (3/12).

Taufik memaparkan, hampir setahun Kemendes PDTT mendeklarasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang sejalan dengan Program Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.

Hal juga sejalan dengan program Kemendes, yakni pelatihan peningkatan kapasitas Pendamping Desa di 100 Kabupaten, merevitalisasi BUMDesa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Baca juga : Polri Terbitkan Peraturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

"Kita mau mendorong kapasitas desa itu naik, yang merupakan perintah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu strategi untuk menjadikan desa menjadi entitas terdepan dalam pembangunan bangsa," ujar Taufik.

Hal ini dinilai penting, lantaran Kemendes memiliki banyak sumber dari aspek kewilayahan. Sebanyak 91 persen Indonesia, basisnya di pedesaan. Sementara dari aspek kependudukan, sekitar 43 persen penduduk adalah warga desa.

Hanya saja, variabel yang menentukan adalah kapasitas dari warga desa dan aparatur desa. Ini menjadi concern Kemendes PDTT selama ini. "Salah satunya lewat Program Rekognisi Pembelajaran Lampau," bebernya.

Baca juga : Pro Kontra Pelabelan Kemasan Pangan Mengandung BPA

RPL ini disebut Taufik, sudah berjalan lama di sejumlah Perguruan Tinggi. Kemendes PDTT melalui Forum Pertides, bergerak untuk meningkatkan kapasitas para penggiat desa dalam program pemberdayaan masyarakat desa.

Diingatkannya, setelah panduan tersusun dan diseminasi digelar dan pihak kampus sudah menerima penggiat desa, hal yang harus dipikirkan adalah alokasi anggaran pelaksanaan program.

Salah satu cara yang ditempuh adalah mencari program beasiswa yang memberikan alokasi kepada para peserta RPL dan sumber pendapatan lain agar program ini bisa berjalan.

Baca juga : MPR Diskusi Perkuat Wawasan Kebangsaan Di Kalangan ASN

"Gus Menteri minta program ini paling lambat Februari harus diluncurkan agar masyarakat bisa tahu dan menyesuaikan dengan pengalaman kerja yang akan disetarakan di kampus," bebernya. Gus Menteri yang dimaksud, adalah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.