Kemampuan Literasi Mampu Tingkatkan Kemandirian Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Para ahli komunikasi meyakini, peradaban masa depan adalah masyarakat informasi (information society). Yaitu peradaban ketika komunikasi antarmanusia sudah berbasis teknologi informasi. Kemudahan ini membuat masyarakat gamang dalam memilih informasi mana yang dapat dipercaya, atau siapa sumber yang layak dikutip.

Agar berjalan baik, peradaban ini harus dituntun dengan kemampuan literasi yang baik. "Maka itu, perkembangan literasi patut diperhatikan. Sebab, dengan kemampuan tersebut, masyarakat tidak mudah terpapar hoaks," terang Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, ketika menghadiri kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Kota Tasikmalaya, Sabtu, (4/12).

Perpustakaan, lanjutnya, memegang peranan penting dalam peningkatan literasi. Perpustakaan juga bisa membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan.

Baca juga : Polda Metro Jaya Gelar Lomba Orasi Memperebutkan Piala Kapolri

Di masa pandemi, lanjut Syarif Bando, keberadaan perpustakaan telah jelas  membantu masyarakat untuk mandiri dengan kehadiran kelas-kelas keterampilan dan ruang berlatih sehingga mereka menjadi berdaya guna secara ekonomi dan kesejahteraan. Perpustakaan tidak melihat status sosial orang yang ingin mendapatkan manfaatnya. Perpustakaan adalah bangku pendidikan yang sangat demokratis bagi siapa pun, termasuk bagi yang putus sekolah.

Terkait maraknya penilaian terhadap budaya baca Indonesia, Syarif Bando menjeaskan, persoalan yang terjadi adalah kurangnya bahan bacaan, bukan pada budaya bacanya. Saat ini, rasio buku dengan penduduk Indonesia 1:90. Artinya, 1 buku ditunggui 90 orang.

"Ini masalah yang mesti dicarikan solusinya bersama. Karena UNESCO menetapkan standar rasio satu orang berbanding tiga buku baru yang harus dibaca orang tiap tahun," urai Syarif Bando.

Baca juga : Indonesia-Singapura Tingkatkan Kerja Sama Penanganan Covid-19

Senada dengan Syarif, Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menegaskan, lembaga perpustakaan bukan hanya untuk pelaku pendidikan formal, tetapi juga nonformal. Undang-Undang (UU) menetapkan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. "Nah, di sinilah peran perpustakaan memainkan peran memajukan literasi pada konteks tatanan nonformal, seperti keluarga dan masyarakat," ucap Ferdiansyah.

Ferdiansyah menyarankan Perpusnas bisa melakukan sejumlah kajian atau diskusi yang mengupas korelasi UU Perpustakaan dengan UU terkait, seperti UU Perbukuan, UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), UU Kemajuan Budaya, dan sebagainya.

"Hasilnya, secara kuantitatif dan kualitatif dipublikasikan untuk diketahui. Artinya, masyarakat jangan sekadar dikampanyekan wujudkan sadar membaca saja," kata Ferdiansyah.

Baca juga : FML Hasil Inovasi Ajinomoto Mampu Tingkatkan Produksi dan Kualitas Ternak

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer (STMIK) DCI Kota Tasikmalaya, Aneu Yulianeu mengatakan, selain literasi dasar, di era disrupsi saat ini literasi data juga amat penting untuk dipahami. "Sebagai bentuk literasi baru, literasi data adalah soal kemampuan menggunakan dan menganalisis data. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman agar selalu melindungi memberikan data-data penting, apalagi data pribadi yang rentan disalahgunakan dan bisa berakibat kerugian," ucap Aneu.

Literasi sebagai komponen esensial dalam pembangunan SDM manusia yang berkarakter harus digerakkan oleh semua pihak. Tidak bisa parsial. "Kalau gerakan ini tidak bisa lakukan secara bersama, sulit untuk menciptakan penguatan akselerasi ataupun terobosan program," terang pegiat literasi dari Jawa Barat Nero Taopik Abdillah. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.